RADAR JOGJA – Harapan guru honorer mendapatkan upah layak masih jauh panggang dari api. Meskipun setiap tahun ada penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) namun gaji mereka tidak mengikuti. Besaran UMK 2022 ditetapkan sebesar Rp 1,9 juta per bulan.

Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Kabupaten Gunungkidul Aris Wijayanto mengatakan, upah guru honorer masih di bawah standar UMK. Sekitar 900 guru honorer gajinya masih Rp 800 ribu per bulan.”Itu yang sudah berstatus sebagai guru pengganti,” kata Aris Wijayanto saat dihubungi Kamis (25/11).

Padahal idealnya status guru pengganti digaji minimal sesuai standar UMK yang baru. Status guru pengganti merupakan pengangkatan guru honorer sebagai tenaga pendidik. Namun ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi, mulai dari kesesuaian kompetensi hingga ketersediaan formasi dari pemerintah. Sebelum jadi guru pengganti menerima upah antara Rp 150 ribu sampai dengan Rp 350 ribu, sekarang sekitar Rp 800 ribu per bulan. “Sisanya (bukan guru pengganti) mendapat upah kisaran Rp 150 ribu sampai Rp 500 ribu per bulan,” ujarnya.

Kata Aris, standar upah tenaga honorer perlu menjadi perhatian khusus pemerintah. Poses rekrutmen melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), masih menyisakan permasalahan. Mulai dari molornya proses hingga validasi data pokok pendidikan (dapodik) sebagai indikator dasar penilaian yang disebutnya masih carut-marut.”Kami berharap pemerintah membuat kebijakan yang lebih seimbang pada guru honorer. Kalau ada rekrutmen janganlah (prosesnya menyulitkan kami,” ucapnya.

Walau begitu dia tetap mengapresiasi perhatian yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada guru honorer. Terutama selama tiga tahun terakhir. Sistem pengangkatan status sebagai guru pengganti setidaknya telah membantu meningkatkan kesejahteraan guru honorer.”Kami juga berharap di 2022, selain PPPK juga dibuka formasi untuk tenaga pendidikan, sebab itu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari profesi guru,” ucapnya

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul Ali Ridlo mengaku selalu berupaya memperjuangkan hak para guru honorer. Salah satunya menyampaikan aspirasi ke pusat hingga berupaya agar para guru honorer bisa mengikuti sertifikasi”Tapi ada terkendala anggaran. Masa pandemi banyak refocusing anggaran,” kata Ali Ridlo.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Gunungkidul Purnamajaya mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh terkait benang merah standar UMK dengan upah tenaga honorer pelat merah. “Yang saya pahami dari UUCK maupun PP36, mengatur pekerja di sektor usaha atau perusahaan. Untuk badan publik atau pemerintah kami belum tau.  Nanti saya tanyakan ke yang lebih paham,” kilahnya. (gun/pra)

Gunungkidul