RADAR JOGJA – Besaran upah minimum kabupaten (UMK) Gunungkidul 2022 ditetapkan sebesar Rp 1,9 juta per bulan. Meski ada kenaikan, praktek di lapangan tidak semua perusahaan mampu memenuhi standar gaji.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Gunungkidul, Budiyono mengatakan, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban standar gaji UMK masih rendah. “Setidaknya ada sekitar 50 sampai 60 persen perusahaan yang mampu membayar upah sesuai ketentuan,” kata kata Budiyono dihubungi Selasa (23/11).

Dikatakan, banyak perusahaan yang beroperasi di Bumi Handayani bukan berskala besar. Baik buruh maupun perusahaan membuat kesepakatan bersama soal gaji. “Selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka upah rendah tidak jadi masalah. Banyak pekerja memilih diam meski upahnya di bawah standar UMK,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tetap berharap kepada perusahaan agar memberikan perhatian lebih kepada pekerja. Terutama untuk memenuhi standar UMK. Sedangkan buruh meningkatkan kinerja seiring dengan peningkatan standar upah.

Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Gunungkidul Heru Tricahyanto mengakui, ada perusahaan membayar gaji tidak sesuai dengan UMK yang ditetapkan oleh pemerintah. “Ada banyak faktor, bisa karena ketidakpatuhan atau ketidakmampuan,” kata Heru.

Ketidakmampuan seperti dialami pengusaha skala kecil atau mikro. Merujuk UU Nomor 36/2021 tentang Pengupahan, standar UKM dikecualikan bagi sektor usaha mikro.Upah pekerja usaha mikro ditentukan sesuai kesepakatan. Namun tetap ada indikator yang mendasari.

“Seperti paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat dan minimal 25 persen di atas batas garis kemiskinan di tingkat provinsi,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Gunungkidul Asih Wulandari mengatakan, berdasarkan data wilayah ujung timur Provinsi DIJ ada 294 perusahaan. Dia mengatakan, besaran UMK 2022 telah ditetapkan sebesar Rp 1,9 juta per bulan. Setelah turun surat edaran resmi dari Peprov DIJ segera disosialisasikan. (gun/bah)

Gunungkidul