RADAR JOGJA – Pemkab Gunungkidul berharap PPKM bisa turun ke level 2. Pertimbangannya, selain karena angka penularan harian rata-rata tercatat satu digit, vaksinasi telah mencapai lebih dari 70 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunungkidul Dewi Irawaty mengatakan, kebijakan PPKM Level 3 berakhir 18 Oktober 2021. Setelahnya pusat mengumumkan apakah diperpanjang atau tidak. Jika melihat data kasus terbaru, memungkinkan turun level.

“Pada hari Jumat (15/10) tercatat tidak terjadi kasus baru dan hari ini satu kasus,” kata Dewi Irawati saat dihubungi kemarin (18/10).
Mengaju pada data tersebut seharusnya dapat turun level PPKM ke level 2. Meski demikian pihaknya masih menunggu apakah level PPKM di wilayah aglomerasi DIJ masih bertahan ataupun turun level. “Seharusnya sudah bisa turun level, tapi kita tunggu saja karena DIJ satu aglomerasi,” ujarnya.

Meski demikian, keputusan turun atau tidaknya level PPKM bukan jadi wewenang pemerintah daerah. Semuanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Pihaknya berharap masyarakat menunggu keputusan sampai 18 Oktober 2021. “Saya yakin bisa turun level nanti,” ucapnya.

Disinggung mengenai munculnya klaster pondok pesantren, Dewi menyampaikan bahwa kasus itu menjadi peringatan agar tidak abai dengan penerapan secara ketat protokol kesehatan (prokes).
Untuk diketahui, data terbaru tercatat sebanyak 17.879 kasus. Tercatat 16.785 orang dinyatakan sembuh, 1.025 orang meninggal dunia, dan 69 orang masih menjalani perawatan.

Di bagian lain, menjelang berakhirnya PPKM Level 3 sejumlah titik penyekatan dilonggarkan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasat Lantas Polres Gunungkidul AKP Martinus Grivianto Sakti. Pelonggaran penyekatan disesuaikan dengan dinamika aktifitas di lapangan. Kebijakan buka jalur yang semula ditutup total dilakukan secara bertahap. “Untuk kawasan Alun-alun Wonosari, ada sejumlah pertimbangan pelonggaran penyekatan,” kata Martinus Grivianto Sakti.

Salah satu pertimbangannya, karena sekarang sudah dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas (PTM). Berdasarkan evaluasi, ternyata penyekatan di jalur tersebut justru memicu kemacetan dan
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Heri Nugroho mendesak Bupati Sunaryanta agar segera melonggarkan aktivitas masyarakat. Khususnya di sektor pariwisata. Kebijakan tersebut perlu segera diambil lantaran pemerintah pusat sudah merestui. Ada instruksi dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar bupati segera mengeluarkan langkah-langkah memulihkan ekonomi.

“Jangan sampai masyarakat turun ke jalan lantaran terlalu lama menunggu kebijakan pemerintah,” kata Heri Nugroho. (gun/bah)

Gunungkidul