RADAR JOGJA – Bupati Gunungkidul Sunaryanta bongkar pasang pejabat organisasi perangkat daerah (OPD). Kali ini merotasi dan melantik pejabat administrator dan pengawas. Kinerja mereka bakal dievaluasi selama tiga bulan ke depan. Kalau dianggap baik lanjut, jika mengecewakan akan dicopot dari jabatannya.

“Jabatan yang diemban harus dilaksanakan dengan baik dan jangan main-main. Saya kasih waktu tiga bulan untuk evaluasi. Manakala dalam pelayanan masyarakat tidak mendapat dampak yang positif, akan saya ganti,” kata Bupati Sunaryanta usai pelantikan dan pengambilan sumpah janji di lapangan terbuka Alun-Alun Wonosari, Sabtu (25/9).

Total ada 279 pejabat eselon III dan IV secara resmi diambil sumpahnya. Termasuk panewu dikocok ulang. Bupati mengucapkan selamat. Menurutnya, jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh rasa tangung jawab. Penempatan jabatan telah melalui pencermatan dan pertimbangan penting dan strategis agar roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dapat berjalan lancar.

“Kemudian bersinergi dan mendukung terwujudnya visi misi pembangunan serta memberi kontribusi nyata dan selalu menekankan pentingnya koordinasi. Koordinasi yang baik akan meningkatkan optimalisasi dan kinierja OPD,” tegasnya.

Sementara untuk jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pemkab Gunungkidul masih dibiarkan kosong. Pihaknya akan segera melakukan lelang jabatan. Hadir dalam acara pelantikan pejabat, Wakil Bupati Heri Susanto, Ketua DPRD Endah Subekti Kuntariningsih, dan pejabat Forkompimda.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul Ery Agustin mengingatkan bupati agar jangan main ancam terhadap pejabat di lingkungan pemkab. Seyogyanya bupati menempatkan diri dalam posisi yang tepat, agar visi misi ke depan berjakan sesuai dengan rencana. “Kalau bekerja dalam bayang ancaman, OPD jadi tidak nyaman,” katanya.

Sebagai partai pengusung, Partai Golkar mengingatkan bupati agar menempatkan diri dalam posisi yang tepat dalam mewujudkan pembangunan Gunungkidul. Tidak perlu ada ancaman. Ery kemudian mencontohkan perihal sentilan bupati terhadap pejabat yang aktif di sosial media (medsos).

Sebagai kabupaten smart city, seharusnya kepala daerah memberikan dukungan. “Cukup dengan imbauan kepada ASN agar bijak dalam bersosial media. Tidak perlu berlebihan, apa lagi mengancam,” ujarnya.

Sebagai mitra kerja, Komisi A juga memiliki kewenangan memberikan pengawasan terhadap kinerja eksektif. Ery meminta kepada para pejabat agar bekerja dengan profesional. Reward dan punishment memang diperlukan, namun tetap dalam batasan-batasan.

“Semua tergantung pada kinerja. Dan itulah penentu yang bersangkutan mendapatkan reward dan punishment. Jadi, jangan main ancam,” ucap Ery. (gun/laz)

Gunungkidul