RADAR JOGJA – Izin mendirikan bangunan (IMB) mulai saat ini diganti dengan persetujuan bangunan gedung (PBG). Perubahan nama ini berdasarkan peraturan baru, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021.

Sekretaris Dinas Pemukiman Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman Amperawan mengatakan, adanya perubahan nama ini juga mengubah proses pembangunan gedung yang dilaksanakan secara online. Melalui Sistem Bangunan Gedung (SimBG) yang diluncurkan oleh pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Peraturan ini oleh pusat diluncurkan sejak Februari 2021. Kendati demikian, Kabupaten Sleman resmi melaksanakan proses perubahan sejak 1 September lalu.

“Mulai bulan ini kami tidak melayani Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetapi lebih ke PBG,” ujar Amperawan dalam jumpa pers evaluasi PPKM di Kompleks Parasamya Pemkab Sleman, Selasa (21/9).

Sejak berganti nama, awal September, animo masyarakat dalam mengurus izin atau PBG menurutnya tinggi. Belum genap sebulan pendaftaran mencapai 156 pemohon. Karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan semua proses berbasis online, hanya ada dua pemohon yang berhasil menyelesaikan prosesnya dengan SimBG. Sedangkan yang lainnya harus melengkapi keseluruhan persyaratan sesuai dengan karakter bangunannya.

Semakin besar bobot dan wujud bangunan, maka semakin besar pula dokumen yang harus dipenuhi. Nah, setiap pemohon mendapatkan lima kali jatah perbaikan berkas. Jika semuanya gagal maka harus mengulang lebih awal. “Pemohon harus mengajukan bangunan baru,” terangnya.

Adapun serapan proses pemberkasan melalui PBG masih rendah. Hal ini disebabkan belum semua orang melek teknologi atau lekat dengan digital. Menurutnya, PBG ini simpel bagi yang paham digital. ”Begitu kebalikannya,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Sleman Riyanto menambahkan, secara teknis bagi warga yang hendak mengurus PBG dapat melakukan konsultasi ke DPMPT. Pihaknya akan melakukan pendampingan pengisian persyaratan dengan menggunakan SimBG, bagi warga yang belum paham tersebut.

“Untuk sistem baru cuma memberitahu besaran retribusi. Setelah terbayar. Mengeluarkan berkas SIM B,” kata dia.

Setelah berkas lengkap masuk ke laporan pengawas, DPUPKP akan menyiapkan masing-masing satu tim ahli dan tim pengkaji teknis. Tahap selanjutnya dilakukan verifikasi perlengkapan dokumen. Bila sudah lengkap, maka diizinkan melanjutkan kembali pembangunan gedung. (mel/bah)

Gunungkidul