RADAR JOGJA –  Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) diprioritaskan bagi para honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun. Namun proses pengadaan pegawai pemerintahan tersebut bermasalah.

Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Kabupaten Gunungkidul, Aris Wijayanta mengatakan, sedikitnya ada tiga poin tahapan rekrutmen P3K yang merugikan tenaga honorer. Pembukaan formasi dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.“Beberapa sekolah ditemukan tidak mendapatkan jatah formasi namun di beberapa sekolah lain justru ditemukan kelebihan kuota,” kata Aris Wijayanta saat dihubungi Jumat (30/7).

Padahal, tenaga honorer hanya bisa mendaftar berdasarkan kuota yang diberikan di tempat kerja. Tidak bisa mendaftar disekolah lain. Tidak hanya itu, sekolah yang telah di-regrouping masih mendapatkan formasi. “Sebagian besar sekolah sebetulnya membutuhkan guru mata pelajaran pendidikan Agama Islam, namun dalam rekrutmen, lowongan terhadap posisi tersebut dinilai masih sangat minim,” ujarnya.

Persoalan lainnya, kata Aris, terkait dengan syarat adiminstrasi ijazah pendidikan. Pihaknya menerima aduan dari 45 honorer yang terpaksa tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran lantaran belum memiliki dokumen ijazah S-1 dari universitas.“Padahal para guru honorer itu telah dinyatakan lulus dan telah mendapat surat keterangan (suket) lulus,” ungkapnya.

Beberapa waktu lalu FHSN langsung berkirim surat kepada Bupati Gunungkidul, Sunaryanta. Namun apa daya, pendaftaran P3K sudah berakhir sejak 26 Juli 2021. Mewakili para tenaga honorer dia meminta agar proses rekruitmen tahun berikutnya dilaksanakan lebih baik sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Sementara itu, Kepala Bidang Formasi dan Data Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul, Reni Linawati mengatakan, total ada 1.411 formasi yang dibutuhkan. Didominasi P3K sebanyak 1.313 orang dan sisanya penerimaan melalui rekrutmen CPNS sebanyak 98 formasi.
“Jumlah lowongan P3K terbagi menjadi tenaga pendidik, 1.258 lowongan dan non-guru ada 55 formasi,” kata Reni Linawati.

Disinggung mengenai keluhan dari FHNS mengenai carut marut formasi, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Basis data pengadaan pegawai yang digunakan diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul.
“Merupakan data tahun lalu, pasti ada pergerakan data yang dinamis,” ucapnya. (gun/pra)

Gunungkidul