RADAR JOGJA – Wakil rakyat Gunungkidul memanggil bupati dan jajaran terkait Covid-19. Keseriusan pemkab dipertanyakan karena dinilai tidak maksimal dalam penanganan kasus.

Hal ini terlihat dari lonjakan kasus dalam beberapa pekan terakhir. Mobilitas penduduk keluar dan masuk di Kabupaten Gunungkidul tidak lagi terkontrol. Protokol kesehatan (prokes) diabaikan pada banyak kegiatan di masyarakat.

“Kondisi ini menunjukkan tidak adanya sense of crisis (kepekaan dalam menghadapi krisis). Ini sangat berbahaya kalau tidak dibangunkan dan disadarkan lagi, bahwa kita masih berperang dengan Covid-19,” ujar Ketua DPRD Gunungkidul dalam keterangan tertulis rapat kerja pengawasan penanganan Covid-19 Kabupaten Gunungkidul pada Kamis malam (17/6).

Data menunjukan kenaikan kasus Covid-19 terkonfirmasi di Kabupaten Gunung Kidul terus meningkat. Tercatat konfirmasi Covid-19 sampai dengan Rabu (16/6) sebanyak 3.965 orang. Dari jumlah itu 745 dirawat, dan meninggal sebanyak 181 orang, sisanya sembuh.

Menurutnya penambahan jumlah penderita tersebut menandakan Kabupaten Gunungkidul sebenarnya tidak kondisi aman. Bahkan, ada dugaan bahwa kasus terkonfirmasi di kabupaten ini rendah karena kemauan dan tindakan tracing yang rendah.

Dari sisi anggaran, pemkab tahun 2020 alokasi belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp 77, 6 miliar, dengan realisasi sebesar Rp70, 8 miliar. “Tahun 2021, penganggaran sudah lebih tertata, jadi anggaran sudah masuk di dinas teknis, dan sudah dialokasi BTT sebesar Rp 20 miliar,” terangnya.

Anggota dewan pun meminta kejelasan posisi anggaran untuk penangan Covid-19 pada 2021. ”Sudah seberapa banyak belanjanya sampai bulan ini,” ucapnya.
Sebagai tindaklanjut, DPRD memberikan sebelas rekomendasi kepada eksekutif agar ditindaklanjuti. Diantaranya mempercepat vaksinasi, mengaktifkan pos pemeriksaan, seluruh kalurahan diwajibkan mempersiapkan selter. Kemudian mengintegrasikan birokrasi dan menghilangkan ego sektoral. dalam penebagan penanganan wabah korona.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Sunaranta menyatakan siap melakukan langkah pencegahan. Mengenai wacana larangan acara hajatan dan kemungkinan penutupan sementara kegiatan wisata, pihaknya mengaku akan melihat perkembangan.

“Kalau teknisnya ada di edaran atau instruksi yang nanti diterbitkan. Semua ada di situ,” kata Sunaryanta di Gedung DPRD Gunungkidul.
Menurut dia, detail kebijakan penyelenggaraan pariwisata termasuk hajatan, akan dibahas bersama forkompimda. Sementara untuk kegiatan pembelajaran akan mengikuti instruksi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. “Besok Jumat saya masih zoom meeting bersama Kemendagri. Nah Minggu depan akan koordinasi dengan forkompimda,” ujarnya. (gun/bah)

Gunungkidul