RADAR JOGJA – Jalan Jalur Lingkar Selatan (JJLS) ditargetkan rampung tahun depan. Hal itu berdampak pada terhubungnya kawasan pantai barat dan timur Bantul. Untuk itu, Dinas Pariwisata (Dinpar) Bantul mulai menyiapkan skema tempat pemungutan retribusi (TPR).J “Kalau sudah tersambung, TPR akan kami upayakan dua sistem,” cetus Kepala Dinpar Bantul Kwintarto Heru Prabowo Senin (24/5).

Sistem pertama, adalah memberlakulan satu tiket untuk seluruh destinasi pantai di Bantul. Artinya, masuk dari pantai kawasan timur sampai barat hanya dikenakan satu kali retribusi tanpa pindah TPR. Desain kedua, akan dilakukan pemindahan TPR di titik-titik potensial. “Masih kami diskusikan dengan komisi B, kami sedang menginventarisasi titik mana yang memungkinkan pemindahan secara efektif,” bebernya.

Dimungkinkan, pemindahan TPR pada kawasan pantai sebelah timur. Sebab, kawasan pantai di bagian barat terlampau dekat JJLS. “Kalau pantai barat jelas mepet JJLS. Kami akan cek pantai karena titiknya cukup banyak,” sebutnya.
Namun, skema pertama menjadi opsi utama. Sebab, bila pembangunan JJLS rampung tahun depan dan segera difungsikan pada 2023, ada kemungkinan Dinpar Bantul belum siap. “Kalau memang 2023 JJLS berfungsi dan kami belum siap memindahkan TPR, solusinya, masuk kawasan pantai hanya satu kali retribusi,” cetusnya.

Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Jogjakarta (DPRD DIJ) Gimmy Rusdin Sinaga menargetkan JJLS rampung 2022. Sebab, proyek ini dianggap sebagai proyek strategis nasional yang akan menghubungkan Jawa Tengah-DIJ-Jawa Timur.

Salah satu bagian yang kini tengah dikebut pembangunannya adalah Jembatan Kretek II, Parangtritis, Kretek, Bantul. “Jembatan (Kretek II, Red) sudah mulai, sesuai progres yang kami harapkan. Kalau Kelok 18 masih tahap pelelangan,” jelasnya.

Berdasar pengawasan yang dilakukan oleh komisinya, politisi partai PDIP-P itu menyebut pembangunan Jembatan Kretek II mencapai 25 persen. Gimmy tidak dapat memastikan jumlah dana yang digelontorkan, namun dipastikan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Prinsipnya kami melakukan pengawasan dan peninjauan, itu (biaya pembangunan, Red) dari APBN semua. Angka detailnya saya tidak berani menyampaikan,” sebutnya.

Rampungan JJLS juga sudah dinantikan oleh warga Parangtritis. Lantaran jalur yang nantinya menghubungkan Bantul dan Gunungkidul itu sekaligus menjadi jalur nasional yang menghubung Jawa Tengah-DIJ-Jawa Timur. “Masyarakat sangat menanti, kapan akan dibangun. Ini mundur sehubungan dengan adanya wabah Covid-19, direncanakan 2021 dimulai,” sebut Seksi Keamanan Kalurahan Parangtritis, Karjana.

Dikatakan, warga antusias melakukan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Bergerak dalam sektor kuliner, jasa, dan kerajinan. Selain itu, Kalurahan Parangtritis mempersiapkan diri dengan membentuk badan usaha milik kalurahan (BUMKal).

Namun, BUMKal Parangtritis belum dapat bergerak lebih masif. Lantaran kelok 18 belum dibangun. Sehingga penempatan lokasi sentra belum dapat dilakukan. Padahal diketahui, tanah sekitar 17-25 hektare akan menjadi lokasi penanda keistimewaan di sekitar kelok 18. “Kami inginnya lihat dulu, supaya ada penentuan lokasi yang tepat untuk tempat jualan,” ucapnya. (fat/bah)

Gunungkidul