RADAR JOGJA – Memasuki awal musim kemarau sejumlah wilayah di Gunungkidul mulai kesulitan air bersih. Pemkab Gunungkidul meminta seluruh kapanewon melakukan pemetaan wilayah rawan potensi krisis air untuk kepentingan sinkronisasi program dropping.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan, tahun ini menganggarkan program dropping sebesar Rp 700 juta. Tahap awal menyurati masing-masing panewu berkaitan dengan potensi kekeringan di musim kemarau.

“Rencanannya akhir Mei akan dilakukan koordinasi dengan kapanewon, PDAM serta pamaskarta,” kata Edy Basuki saat dihubungi Jumat (21/5).
Dikatakan, data kapanewon menjadi dasar pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air di musim kemarau. Dimana, Anggaran yang ada akan dimaksimalkan dengan nominal hampir sama dengan yang disediakan di 2020. “Selain pagu Rp 700 juta di BPBD, kecamatan juga memiliki anggaran tersendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Panewu Anom, Kapanewon Girisubo, Arif Yahya mengatakan, wilayahnya menjadi langganan kekurangan air saat kemarau. Minimnya sumber air membuat warga bergantung pada air hujan sehingga saat kemarau banyak warga yang membeli secara swadaya. “Sudah mulai ada yang membeli air bersih. Untuk data pasti, kami masih melakukan pendataan,” kata Arif Yahya.

Diungkapkan, warga mulai membeli air tangki milik swasta. Jarak tempuh lokasi pengiriman mempengaruhi harga jual. Wilayah sekitar Kapanewon Girisubo tepatnya Kalurahan Pucung, harganya paling murah, yakni kisaran Rp 90 ribu-100 ribu per tangki. Sedangkan Kalurahan Tileng bisa mencapai Rp 120 ribu sekali pengiriman. Harga pengiriman termahal di wilayah Songbanyu tepatnya Putat, Selang, Joho dan Gesik dengan harga Rp 200 ribu per tangki.
“Kami harus menyisihkan uang agar kebutuhan keluarga tercukupi,” kata Suparjo warga Selang. (gun/bah)

Gunungkidul