RADAR JOGJA – Dua kali puasa dua kali lebaran pemerintah melarang mudik. Kebijakan tersebut dilakukan demi mencegah ledakan kasus baru Covid-19. Namun demikian, dampak negatif penerapan aturan sejauh ini belum ada solusi. Contohnya sektor usaha transportasi.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Gunungkidul Henry Ardyanta mengatakan, pandemi virus korona berdampak buruk bagi pelaku usaha transportasi. Terpuruk tahun lalu dan sekarang terulang lagi menyusul adanya kebijakan larangan mudik oleh pemerintah.”Kami memahami pemerintah tidak ingin terjadi ledakan kasus baru Covid-19. Tapi pemerintah juga tidak konsisten membuat kebijakan,” kata Henry Ardyanta saat dihubungi Minggu (2/5).

Ketika larangan mudik diberlakukan namun sektor lain justru diizinkan untuk buka. Yaitu pariwisata. Ironisnya dampak buruk yang dialami Organda tak ada solusi yang ditawarkan oleh negara. Padahal selama arus mudik jasa transportasi berhenti operasional. Artinya aktivitas ratusan karyawan yang menggantungkan hidup pada usaha transportasi mandek.”Sedangkan masih diwajibkan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan,” ungkapnya.

Pemilik PO Maju Lancar tersebut mengaku tak bisa berbuat banyak. Bagaimana dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 13/2021, larangan mudik dikecualikan bagi situasi tertentu. Seperti perjalanan dinas atau dalam kondisi darurat? Henry mengaku sudah bingung. Kalaupun operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) diizinkan syaratnya ketat.

Sementara itu, Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Terminal Dhaksinarga Wonosari Sularjo mengaku sudah bertemu dengan pengelola bus AKAP dan agen. Pertemuan membahas aturan larangan mudik.”Hasil pertemuan, para pengelola bus AKAP hingga para agen disebut memahami kebijakan itu. Mereka pun bersedia mengikuti aturan hingga persyaratan yang ada,” kata Sularjo.

Di bagian lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gunungkidul, Wahyu Nugroho mengatakan, sesuai Permenhub 13/2021, larangan mudik dikecualikan dalam situasi tertentu. Seperti perjalanan dinas dan dalam kondisi darurat seperti kecelakaan, orang meninggal dunia dan seterusnya. “Nanti ada stiker khusus diberikan pada armada transportasi yang memenuhi syarat bisa operasional dalam kondisi darurat,” kata Wahyu Nugroho.

Terpisah, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Gunungkidul Kompol Sunarto mengaku telah menyiapkan dua pos penyekatan. Masing-masing di Hargodumilah, Patuk dan Bedoyo, Ponjong. Sasarannya kendaraan roda empat dengan plat nomor luar DIJ. “Kendaraan plat luar DIJ akan diputar balik, begitu juga dengan plat AB tapi KTP luar serta tidak dilengkapi surat hasil Rapid Antigen Test,” kata Sunarto. (gun/pra)

Gunungkidul