RADAR JOGJA – Masa bakti Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada serentak 2020 hanya tiga tahun delapan bulan. Tapi bisa berkurang sebulan dengan penundaan pelantikan. Realisasi visi misi selama kampanye pun dipertanyakan.

Pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2020 seharusnya dilaksanakan 17 Februari 2021. Meski demikian, kemungkinan besar ditunda, menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri No.120/738/OTDA tentang Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah tertanggal 3 Februari 2021.

Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengakui, pelantikan menunggu hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski hasil Pilkada Gunungkidul lalu tak sampai digugat ke MK. Setelah itu, baru dilaksankaan pelantikan bersama di seluruh Indonesia.”Terpenting, kami siap mengawal janji politik berkaitan dengan program kerja bupati dan wakil bupati terpilih,” kata Endah Minggu (7/2).

Agenda terdekat menyelesaikan pembahasan Rencana Pembamgunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disesuaikan dengan visi misi yang dimiliki. Pembahasan RPJMD mendesak karena waktunya tidak banyak. Sesuai dengan aturan, peraturan daerah paling lambat disahkan enam bulan setelah kepala daerah dilantik.”Jadi, waktunya tidak banyak dan kami siap koordinasi untuk menyelesaikan pembahasan ini,” ungkapnya.

Terpisah, Bupati Gunungkidul terpilih Sunaryanta saat dikonfirmasi mengaku siap mengikuti aturan yang telah ditetapkan terkait dengan agenda pelantikan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah Gunungkidul, Arif Kuncahya mengatakan, informasi penundaan pelantikan menindaklanjuti SE Kemendagri. “Surat tersebut memerintahkan gubenur menunjuk Plh (pelaksana harian) untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati yang habis pada Februari ini,” kata Arif Kuncahya saat dihubungi akhir pekan lalu.

Dikatakan, sesuai surat dari kemendagri, sekretaris daerah (sekda) akan ditunjuk menjadi Plh. Pertimbangan penunjukan Plh karena adanya wacana pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak di seluruh Indonesia. Sedangkan, hingga sekarang MK masih berlangsung sidang gugatan berkaitan dengan pilkada.“Tujuan penundaan agar pelantikan bisa dilakukan secara serentak, sama seperti saat pelaksanaan pilkada. Kemungkinan pelantikan dilaksanakan Maret atau April mendatang,” ujarnya.

Hanya diakui, berdasarkan koordinasi dengan Pemprov DIJ, masih ada kemungkinan pelantikan bisa dilaksanakan sesuai dengan masa jabatan bupati berakhir. Pemkab tidak mempermasalahkan pelantikan dilakukan tepat waktu atau diundur.“Kami siap kapapun. Sebab, kami tinggal mengurusi prosesi serah terima jabatan dan prosesnya sudah siap karena tinggal melaksanakan,” ujarnya. (gun/pra)

Gunungkidul