RADAR JOGJA – Pengeluaran listrik PDAM Tirta Handyani Gunungkidul menjadi sorotan kalangan legislator. Sebab, 41 persen pendapatan badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemkab Gunungkidul tersebut tersedot untuk membayar tagihan listrik.

“Pengeluaran PDAM sebesar 41 persen untuk membayar listrik ini tidak efisien,” kata Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih kemarin (24/12). Dari hasil koordinasi lanjutan, pemanfaatkan sumur dalam terkendala listrik yang belum dapat tersambung. PLN mensyaratkan 500 kilo volt ampere (KVA). Sementara kebutuhan hanya 23 KVA. Karena itu perlu berkoordinasi dengan PLN untuk efisiensi dan pengadaan sambungan yang mememungkinkan optimalnya pemanfaatan sumber air.

Dia menyebut, kawasan selatan Gunungkidul juga membutuhkan sumber air baru. Rusaknya pompa bribin sering dropnya arus listrik yang melebihi batas bawah dan batas atas pompa. “Harus ada koordinasi dengan PLN untuk stabilisasi arus listrik dikawasan Gua Bribin,” ujar politis PDIP itu.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirta Handayani, Toto Sugiharta membenarkan permasalahan yang ada. Dirtut baru PDAM ini mengatakan, salah satu program kedepan selain optimalisasi sumber untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga efisiensi energi.“Tahap pertama ini akan ada eksekusi dari kajian yang bisa menghemat sekitar Rp 70 juta-an per bulan,” kata Toto Sugiharto.

Di antaranya adalah, opersasi genset diganti dengan pompa satu phase. Dengan penggantian beberapa pompa sumber sible dengan pompa CR. Menurutnya, pompa CR lebih handal menghadapi tegangan tidak stabil, konsumsi listrik lebih sedikit dan bila kebakar bisa kita rekondisi. “Kami sedang mecoba untuk lebih bersemangat lagi mencapai apa yang sdh direncanakan. Ada pendampingan SDM dan menghidupkan komunikasi intern lebih optimal lagi,” ujarnya. (gun/pra)

Gunungkidul