RADAR JOGJA – Sampai dengan saat ini petani di Gunungkidul masih kesulitan mengakses pupuk bersubsidi. Gara-garanya, antara kebutuhan dan kuota yang disediakan pemerintah tidak seimbang. Praktis, saat dibutuhkan barangnya tidak ada.

Petani di wilayah Kapanewon Patuk Jumini mengatakan, kebutuhan pupuk saat musim tanam adalah NPK Phonska dan pupuk organik. Untuk pupuk organik petani masih bisa mengusakan, beda dengan pupuk buatan pabrik.“Kebutuhan empat kuintal, pada saat penebusan (menggunakan kartu tani) hanya dapat dua kuintal,” kata Jumini saat dihubungi kemarin.

Menurut dia, program kartu tani nyaris tidak ada kelebihannya jika ukurannya pemenuhan kebutuhan pupuk. Sudah jelas-jelas saldo kartu tani ada namun tetap tidak bisa digunakan karena barangnya tidak ada. “Bersama dengan petani lain nasibnya sama. Diminta menunggu, tapi sampai kapan. Solusinya ya, beli pupuk non subsidi dengan selisih harga mencolok,” ujarnya.

Persoalan serupa juga dialami petani Kapanewon Ponjong. Ketua Gapoktan Kalurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, Suhantoro mengatakan, jika menuruti kebutuhan kuota pupuk subsidi kurang. “Namun untuk distribusi berjalan lancar. Harapan kami kuota ditambah,” kata Suhantoro.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul, Raharjo Yuwono mengakui persoalan tersebut. Itu terjadi karena adanya penurunan kuota pupuk subsidi dari pemerintah pusat. Dialami semua wilayah termasuk Bumi Handayani. “Kuota pupuk yang turun, Urea, NPK, ZA dan pupuk organik,” kata Rahara Yuwono.

Rinciannya, alokasi tahun lalu, pupuk Urea 9.069 ton, SP-36 alokasi 886 ton, ZA 1.620 ton, NPK 5.481 ton dan pupuk organik 901 kuintal. Sementara tahun ini, Urea 7.092 ton, Sp-36 667 ton, ZA 540 kuintal, NPK 4.147 ton dan pupuk organik 138 kuintal.“Kalau diprosentase, misal untuk pupuk Urea turun 19 persen, NPK turun 25 persen,” ujarnya.

Meski kuota pupuk subsidi berkurang, Raharjo mengklaim, tidak akan menjadi permasalahan besar. Sudah ada asosiasi pupuk organik milik petani yang biasa menyediakan atau mengolah bersama pupuk kandang. “Jadi memang, RDKK (rencana difinitif kebutuhan kelompok) atau kebutuhan petani hanya bisa dilayani 30 persen dengan pupuk bersubsidi NPK,” ungkapnya.

Contoh kasus di Kapanewon Patuk, terealiasi NPK sudah 345 ton atau 100 persen. Namun jika di lapangan kurang karena keterbatasan kuota, akan direalokasi dari Semanu dan Wonosari ditambahkan ke Patuk. “Kurang lebih 10 ton dalam waktu dekat. RDKK Patuk untuk NPK 1.168 ton hanya bisa dialokasikan 345 ton karena memang kuota,” ujarnya.

Dia berharap sistem realokasi antar kecamatan oleh keputusan kepala DPP (dinas pertanian dan pangan) Kabupaten Gunungkidul dan realokasi antar kabupaten oleh keputusan Kepala Dinas Propinsi dan antar propinsi oleh keputusan Dirjen PSP menjadi solusi.“Jika memungkinkan ada kelebihan tempat lain akan direalokasi antar kecamatan,” ucapnya. (gun/pra)

Gunungkidul