RADAR JOGJA – Pilkada Gunungkidul sedang menjadi sorotan dari berbagai pihak. Gara-garanya, wilayah ujung timur Provinsi DIJ ini dinilai berpotensi tinggi terjadinya money politics atau politik uang.

Hal tersebut disampaikan Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharudin Kamba saat menggelar aksi tunggal turun ke jalan di Gunungkidul Kamis (3/12). Aksi tersebut diawali dengan jalan kaki sejauh 700 meter atau tepatnya mulai dari Titik Nol Wonosari hingga Kantor Bawaslu Gunungkidul.

“Uang mainan saya tempel di baju untuk mengingatkan masyarakat Gunungkidul agar menolak praktik money politics,” kata Baharudin.

Dia juga menyoroti dana hibah dan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada masyarakat, baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Bansos itu rawan disalahgunakan untuk kepentikan politik tertentu. “Terutama bansos diberikan menjelang coblosan,” tegasnya.

Dikatakan dugaan politik uang ditengarai marak terjadi. Hal ini merupakan kewenangan Bawaslu agar menindak tegas. Perlu dilakukan pengawasan ketat jika ada politik uang maupun pembagian bansos agar tidak disalahgunakan. “Kami JCW mendukung Bawaslu Gunungkidul menindak tegas jika terjadi politik uang,” ucapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta seluruh komisioner Bawaslu beserta jajaran bersih dari korupsi. Artinya, tidak terlibat dalam praktek suap-menyuap atau sogok menyogok dalam membuat keputusan pelanggaran pilkada dari paslon manapun.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Gunungkidul Tri Asmiyanto mengatakan, aksi aktivis JCW merupakan bagian dari partisipasi masyarakat. Terutama dalam hal pengawasan di masa Pilkada 2020. “Ini tentu menjadi pengingat bagi kami secara internal agar bisa bekerja lebih baik lagi,” kata Tri Asmiyanto. (gun/bah)

Gunungkidul