RADAR JOGJA – Penyelenggara Pilkada 2020 di Gunungkidul terus mematangkan persiapan dan pengawasan disetiap tahapan. Salah satu agenda pentingnya pengadaan logistik dan pencegahan politik uang (money politic).

Komisioner Bawaslu Gunungkidul, Rosita mengaku terus berkoordinasi dengan KPU pada setiap tahapan pilkada. Agenda terdekatnya persiapan penertiban alat peraga kampanye (APK) dan pengawasan logistik. “Kami juga ada patroli pengawasan dan mengerahkan kader-kader pengawas partisipatif,” kata Rosita Senin (9/11).

Tugas pengawas partisipatif tersebut membendung indikasi praktik money politik menjelang pemungutan suara 9 Desember 2020. ”Pengawas partisipatif akan ‘ditanam’ diseluruh TPS yang tersebar di Bumi Handayani,” jelasnya.
Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, logistik pilkada mulai berdatangan. Yakni alat kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS) seperti, alat coblos, bantalan, bolpoin, spidol. Selain itu logistik lain berupa kotak suara juga telah datang dan disimpan di gudang KPU.

“Kemudian surat suara dan yang lain rencanannya 20 November 2020,” kata Ahmadi.

Dia menjelaskan, semua logistik tersebut diadakan dengan proses e-katalog sehingga secara proses dan kualitas, dipastikan sudah sesuai dengan ketentuan pengadaan. Setelah itu, akan dilakukan pengelolaan logistik, berupa pengesetan, sortir dan lipat.

“Dalam pengelolaan logistik, KPU Gunungkidul akan menerapkan protokol kesehatan. Tenaga yang akan dilibatkan dibatasi dengan memperhitungkan jarak dan luas ruangan,” ujarnya.

Disinggung mengenai calon khusus dengan status anggota TNI aktif, sesuai aturan pencalonan, satu bulan sebelum pencoblosan (hari ini) harus menyerahkan salinan SK pensiun. Jika tidak, risikonya dibatalkan pencalonan. “Hari terakhir penyerahan SK pensiun (pasangan nomor urut 4) dilakukan hari ini sekitar pukul 9.30 WIB,” ungkapnya. (gun/bah)

Gunungkidul