RADAR JOGJA – Pengawasan terhadap distributor pupuk bersubsidi perlu ditingkatkan untuk menghindari kelangkaan di masa tanam. Apalagi persoalan ketersediaan pupuk di Gunungkidul kerap dikeluhkan petani, khususnya di penghujung tahun.

Petani Kapanewon Patuk, Martano mengatakan, adanya kartu tani menjadikan tataniaga dan sistem pupuk bersubsidi lebih efektif bagi petani untuk menebus. Ini berbeda jika dibanding model catatan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), seperti sebelumnya. ”Hanya saja model sekarang pengawasan perlu diperkuat,” kata Martano Minggu (8/11).

Diungkapkan, kendala yang terjadi di lapangan, distribusi pupuk kurang lancar. Saat ditebus stok habis. Selain itu ada kasus kartu tani tidak berfungsi karena ketidakcocokan data.

Secara legal formal, kata dia, akurasi data pemegang kartu memang harus valid demi meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan. Namun demikian, dalam kasus di wilayah tertentu Kapanewon Patuk, pemegang kartu sebenarnya berhak mengakses pupuk bersubsidi sesuai dengan batasan kuota. ”Karena ada perbedaan nama di KTP dengan kartu tani, ya tidak bisa menebus pupuk,” ujarnya.

Oleh sebab itu pihaknya meminta kepada pemerintah agar persoalan demikian dapat dicarikan jalan keluar. Solusi pendek di tingkat petani, hanya numpang tebus pupuk kepada petani lain. ”Pendek kata mereka berbagi pupuk,” jelasnya.

Sementara itu, Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul mengaku terus melakukan pemantauan distribusi pupuk bersubsidi agar berjalan lancar dan tepat sasaran. Hal itu terkait kesiapan pupuk bersubsidi pada musim tanam pertama 2020/2021, dimana wilayah zona selatan tanaman sudah dalam masa pertumbuhan, sedang zona tengah dan utara padi sawah mulai tanam.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, DPP Kabupaten Gunungkidul, Raharjo Yuwono mengatakan, keluhan petani Kapanewon Patuk mengenai kendala pupuk telah ditindaklanjuti. ”Sudah dikomunikasikan ke produsen dan distributor mereka siap kirim. Kendala ada pada distribusi,” kata Raharja.

Para produsen dan distributor dipastikan telah menyanggupi untuk memaksimalkan sarana yang ada dalam distribusi seperti angkutan dan yang lain. Pihaknya menekankan bahwa kelancaran distribusi harus menjadi prioritas sehingga pupuk sampai ke petani tepat sasaran dan diwaktu yang tepat. ”Dari laporan realisasi penebusan sampai dengan akhir Oktober 2020 rata-rata di atas 50 persen disemua jenis pupuk,” jelasnya.  (gun/bah)

Gunungkidul