RADAR JOGJA – Provinsi DIJ bakal menggelontorkan anggaran Bantuan Alokasi Khusus (BKK) milaran rupiah. Dukungan anggaran tersebut menyasar 10 desa budaya yang tersebar di tiga kabupaten meliputi, Gunungkidul, Sleman dan Kabupaten Bantul.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Kapasitas Wisata Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi DIJ, Wardoyo mengatakan, saat ini sepuluh desa disiapkan menjadi desa mandiri budaya melalui Surat Keputusan (SK) gubernur.

“Tahun 2021 ada sepuluh desa di tiga kabupaten masuk sebagai desa mandiri budaya,” kata Wardoyo disela pelatihan SDM dan lembaga wisata budaya bagi SDM desa mandiri budaya Kemadang, Tanjungsari di Wonosari, Senin (2/11).

Dia menjelaskan, SK gubernur menjadi legalitas terpilihnya sepuluh desa yang masuk kategori mandiri budaya. Rencanannya, SK turun di 2021. Dua desa di Gunungkidul ada dua yakni, Bejiharjo, dan Putat. Sementara, Pagerharjo, Girimulyo (Kulonprogo), Pendowoharjo, Girikerto, Wedomartani, Margodadi, Bangunkerto (Sleman), Sabdodadi (Bantul).

“Setelah sepuluh desa menerima SK, tahun berikutnya Desa Kemadang, Tanjungsari, Gubungkidul sedang disiapkan menjadi desa mandiri budaya. Disiapkan melalui pelatihan,” ujarnya.

Apa dukungan pemerintah terhadap desa mandiri budaya? Wardoyo menjelaskan, ada alokasi anggaran melalui BKK untuk penguatan pemberdayaan masyarakat. Dana yang ada nantinya dikelola oleh desa mandiri budaya untuk direalisasikan. “Alokasi anggaran BKK total sebesar Rp 10 miliar, masing-masing desa Rp 1 miliar,” ucapnya.

Menurut dia, dukungan anggaran tersebut

sebagai penguatan pemberdayaan masyarakar terkait dengan preneur UMKM, budaya dan desa prima.

Sementara itu, Kasi Industri Kelembagaan Dispar Kabupaten Gunungkidul, Sujarwono mengatakan, wilayahnya sudah ada 15 desa budaya dengan SK bupati. Bulan ini di Kalurahan Ngestirejo, Kapanewon Semanu juga akan mebdapatkan SK bupati.

Kemudian desa mandiri budaya yang telah mendapatkan SK gubernur usai Kalurahan Putat dan Bejiharjo menyusul desa mandiri budaya Kemadang, Kapanewon Tanjungsari. Sebagai langkah persiapan kemarin kelembagaan kalurahan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Dispar DIY. “Kami memberikan penekanan terhadap  legalitas kelembagaan terkait desa,” kata Sujarwono.

Dikatakan, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka harus ada kelembagaan yang baik. Oleh sebab itu pihaknya berharap kelembagaan yang ada benar-benar bisa meningkatkan SDM agar semua pelaku di desa bisa segera bersaing dengan desa lainnya.

“Kapasitas SDM penting. Bekerja bersama melakukan kolektif kolegial tidak bisa jakan sendiri,” ungkapnya.

Terpisah, Lurah Kemadang, Tanjungsari Sutono mengatakan, kegiatan pelatihan persiapan menuju desa mandiri budaya melibatkan perangkat desa, perwakilan pokdarwis, BumDes, pedagang dan lainnya.

“Pelatihan yang diikuti semoga bermanfaat dan kedepan berdampak terhadap kesejahteraan secara luas,” kata Sutono.(gun/bah)

Gunungkidul