RADAR JOGJA – Pemda DIY bakal mengucurkan anggaran bantuan keuangan khusus (BKK) kepada sejumlah desa mandiri budaya. Nilainya mencapai Rp 10 miliar. Setiap desa mandiri budaya mendapatkan  alokasi sebanyak Rp 1 miliar.

“Ada 10 desa mandiri budaya yang ditetapkan dengan keputusan gubernur DIY,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Dinas Pariwisata DIY Wardoyo di sela Pelatihan SDM dan Lembaga Wisata Budaya bagi SDM Desa Mandiri Budaya Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, kemarin (2/11).

BKK  dikucurkan mulai Tahun Anggaran (TA) 2021. Dari 10 desa mandiri budaya tersebut, dua di antaranya berada di Kabupaten Gunungkidul. Kedua desa tersebut adalah Desa Mandiri Budaya Bejiharjo, Karangmojo dan Desa Mandiri Budaya Putat, Patuk, Gunungkidul. Sedangkan delapan desa mandiri budaya meliputi Desa Pagerharjo, Samigaluh dan Desa Jatimulyo, Girimulyo, Kulonprogo.

Kemudian Desa Pendowoharjo, Sleman, Desa Girikerto, Turi, Desa Wedomartani, Ngemplak, Desa Margodadi, Seyegan, dan Desa Bangunkerto, Turi yang semuanya masuk Kabupaten Sleman. Untuk Kabupaten Bantul ada di Desa Sabdodadi, Bantul

“Desa Kemadang ini kami siapkan menjadi desa mandiri budaya untuk tahun berikutnya (2022, Red). Persiapan dimulai melalui pelatihan SDM ini,” terang Wardoyo.

Dikatakan, pemberian BKK itu merupakan bentuk nyata dukungan Pemda DIY. BKK diberikan dalam rangka penguatan pemberdayaan masyarakat. Desa mandiri budaya, lanjut dia, merupakan penyederhaan dari berbagai label desa. Sebelumnya ada desa wisata, desa budaya, desa prima dan desa preneur. “Sekarang disatukan menjadi desa mandiri budaya,” ujarnya.

Kepala Seksi Industri Kelembagaan Dinas Pariwisata Gunungkidul Sujarwono menjelaskan ada 15 desa budaya yang telah dikukuhkan dengan keputusan bupati. Bahkan November ini, Desa Ngestirejo, Semanu, menyusul mendapatkan legalitas sebagai desa budaya.

Untuk desa mandiri budaya, pihaknya akan mendorong Desa Kemadang, Tanjungsari segera mengikuti jejak Desa Bejiharjo, Karangmojo dan Desa Putat, Patuk, Gunungkidul yang lebih dulu mendapatkan penetapan dari gubernur.

“Kelembagaan desa mandiri budaya itu penting diperkuat,” ungkap Sujarwono. Kelembagaan itu, terang dia, harus diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM. Tanpa kedua hal itu, desa mandiri budaya akan menghadapi kendala untuk berkembang. “Pengelolaan desa mandiri budaya itu bersifat kolektif kolegial. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ingat dia.

Kepala Desa Kemadang Sutono mengapresiasiasi kegiatan pelatihan yang diinisiasi Dinas Pariwisata DIY. “Kami ucapkan terima kasih. Banyak manfaat yang kami peroleh,” katanya.

Dalam pelatihan itu, banyak pemangku kepentingan desa dilibatkan. Mereka diajak untuk bersama-sama menyiapkan desa mandiri budaya.  Elemen yang terlibat dalam pelatihan itu antara lain dari pengelola kelompok sadar wisata (pokdarwis), BUM Desa, perangkat desa dan penggiat desa lainnya. Pelatihan berlangsung tiga hari hingga Rabu (4/10) besok.  (gun/kus)

Gunungkidul