RADAR JOGJA – Upaya semua pasangan calon (paslon) mengkampanyekan diri melalui media alat peraga kampanye (APK) disentil bawaslu. Pemasangan ribuan APK terindikasi melanggar dan akan ditertibkan.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Gunungkidul Darmanto mengatakan, berdasarkan hasil rekap data hingga Oktober pemasangan 1.200 APK terindikasi tidak sesuai dengan aturan.

“Dugaan pelanggaran pemasangan APK dilakukan oleh seluruh paslon, berdasarkan data temuan kami secara periodik,” kata Darmanto saat dihubungi Senin (01/11).

Dia menjelaskan, total APK yang tersebar diseluruh penjuru Bumi Handayani berjumlah sekitar 7 ribuan jenis, terdiri dari baliho, rontek dan bendera. Pemasangan APK dinilai melanggar karena terkait dengan tata cara, lokasi pemasangan, dan jumlah APK. Adapun jenis APK paling banyak melanggar terdiri dari rontek (bendera kecil) dan baliho.

“Paling banyak jenis rontek, yang dalam regulasi tidak diatur tapi oleh KPU diperbolehkan dengan masuk kategori APK jenis umbul-umbul,” ujarnya.

Terkait dengan hal ini, bawaslu mengaku telah mengingatkan secara terus-menerus kepada tim tiap paslon untuk mematuhi regulasi pemasangan APK. Hanya saja praktik di lapangan masih saja ditemukan dugaan pelanggaran alias pemasangan asal-asalan.

“Kami berencana melayangkan surat rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul. Kami juga akan melakukan penertiban minggu ini bersama aparat Satpol-PP Gunungkidul,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani mengaku belum menerima surat rekomendasi dari bawaslu terkait dengan dugaan pelanggaran pemasangan APK oleh masing-masing tim paslon.

“Jika rekomendasi sudah diterima, kami teruskan melalui surat resmi ke tim tiap paslon. Isinya permintaan agar melakukan penertibkan APK yang dianggap melanggar secara mandiri,” kata Ahmadi Ruslan Hani.

Dia menggaris bawahi, kalau dalam 1 kali 24 jam tidak mendapatkan respon, maka akan dilakukan tindakan tegas berupa penurunan pakasa melibatkan Satpol-PP bersama dengan petugas Bawaslu.

Untuk diketahui, pemasangan APK diatur melalui sejumlah regulasi. Antara lain PKPU 13/2020, Perbup Gunungkidul 86/2020 dan Keputusan KPU Gunungkidul Nomor 175 tentang Jenis APK, Tata Cara, dan Lokasi Pemasangan. (gun/bah)

Gunungkidul