RADAR JOGJA – Pembangunan kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Gunungkidul memasuki tahap realisasi. Namun proyek pertama pada pembangunan gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) batal dikebut tahun ini karena terbentur anggaran.

Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul, Agus Subaryanto mengatakan, sejumlah program pembangunan fisik tahun ini batal diteruskan. “Ada refocusing anggaran sebagai dampak pendemi Covid-19,” kata Agus Subaryanto saat dihubungi Rabu (7/10).

Tahap awal proyek kantor pemerintahan terpadu gedung BPBD dialihkan ke program lain. Padahal pembangunannya sudah dimulai sejak tahun lalu. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran, pengerjaan tidak sekali jadi. “Bangunan utama BPBD tinggal proses finalisasi dan penyempurnaan. Karena tahun ini tidak bisa digarap, dilanjutkan di tahun depan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, penyelesaian pembangunan telah dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran draf Rancangan Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021. Total alokasi anggaran mencapai Rp 4 miliar. “Gedung BPBD di bangun di Kalurahan Siraman, Wonosari. Rencananya di lahan ini akan dijadikan komplek kantor pemerintahan terpadu milik Pemkab Gunungkidul,” ungkapnya.

Komplek tersebut rencananya digunakan untuk puluhan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Gunungkidul. Tahap awal gedung yang dibangun kantor BPBD. Sesuai dengan penyusunan masterplan, komplek perkantoran terpadu akan digunakan di sepuluh OPD.

Untuk diketahui, selain BPBD ada gedung lain yang akan dibangun. Meliputi, kantor  Bappeda, DPUPRKP, (dinas pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan pemukinan) dinas pertanahan dan tata ruang (petarung), dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag), dinas kesehatan (dinkes), dinas kebudayaan (disbub), dinas pertanian dan pangan (DPP) hingga dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) akan berkantor dalam satu komplek.

“Nanti juga ada Unit Pelaksana Teknis Kemetrologian,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanto.

Terpisah, anggota DPRD Gunungkidul, Ery Agustin S mengaku terus melakukan pengawasan pembangunan gedung BPBD. Pihaknya juga mendukung peningkatan tipe Organisasi Perangakt Daerah (OPD) BPBD. “Agar kinerja dapat dimaksimalkan,’ kata Ery Agustin. (gun/bah)

Gunungkidul