RADAR JOGJA – Pemkab Gunungkidul mulai khawatir dengan aktivitas kampanye Pilkada 2020. Jika mengabaikan protokol kesehatan, potensi penularan Covid-19 cukup besar. Terutama keterlibatan massa pendukung pasangan calon (paslon).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkses) Kabupaten Gunungkidul, Dewi Irawati mengatakan, antisipasi kerawanan tersebuit ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan penyelenggara pemilu. Melalui lembaga tersebut, semua yang terlibat dalam kampanye harus patuh terhadap protokol kesehatan.

“Perlu ada pembatasan massa, dan itu harus diawasi,” kata Dewi Irawaty saa dihubungi Senin (05/10).

Dikatakan, kekhawatiran demikian bukan tanpa alasan. Seperti diketahui, dalam kampanye sedikit banyak melibatkan massa pendukung. Jika tidak diingatkan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan riskan dilanggar.

“Kami tidak bisa intervensi pelaksanaan pilkada. Kami hanya bisa mengingatkan termasuk pemerintah tingkat kapanewon (kecamatan) untuk meningkatkan pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Badingah mengaku tidak menginginkan munculnya klaster pilkada. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah meredam Covid-19, pihaknya mengingatkan keempat paslon peserta Pilkada agar menjaga massa pendukung masing-masing. Prinsip 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) tetap tidak boleh diabaikan.

“Harapannya pelaksanaan Pilkada di Gunungkidul lancar dan aman dan akan lebih baik lagi jika tidak mengabaikan kesehatan,” kata Badingah.

Terpisah, Ketua Bawaslu Gunungkidul,  Tri Asmiyanto mengungkapkan,sesuai PKPU 13/2020, paslon diperbolehkan menggelar pertemuan tatap muka dengan peserta maksimal 50 orang.

“Namun ada kasus, sebelum pertemuan dimulai jumlah massa yang hadir melebihi ketentuan. Lalu kami bagi menjadi dua sesi agar tidak berkerumun,” tegasnya. (gun/bah)

Gunungkidul