RADAR JOGJA – Program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor kembali diperpanjang. Kebijakan tersebut dilakukan sabagai bentuk keringanan akibat adanya pandemi virus korona.

Kepala Unit Register dan Identifikasi (Regident), Satlantas Polres Gunungkidul, Ipda Slamet mengatakan, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor semula dijadwalkan berakhir pada 30 September.

“Kebijakan dari Pemprov DIJ memutuskan memperpanjang dan akan berlakuk hingga akhir Desember,” kata Slamet kemarin (4/10).

Dengan adanya kebijakan ini, tidak ada denda  keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor hingga akhir tahun. Namun untuk kelonggaran pelaksanaan hanya sampai Juni dan tidak diperpanjang.

“Sekarang sudah berjalan seperti biasa. Apabila terlambat mengurus perpanjangan masa berlaku SIM, maka harus buat baru. Jika masa berlaku habis segera mengurus perpanjangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Samsat Gunungkidul, M Yulianto mengatakan, perpanjangan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor tertuang dalam Peraturan Gubernur No.82/2020.

“Di dalam peraturan ini tidak hanya menyangkut denda keterlambatan pajak, namun juga meliputi penghapusan denda bea balik nama kendaraan,” kata Yulianto.

Menurut dia, penghapusan denda diperpanjang sebanyak tiga kali. Itu lantaran batas waktu penghapusan berlaku selama tiga bulan dan melalui rapat koordinasi melibatkan kabupaten dan kotamadya di DIJ diputuskan adanya perpanjangan hingga akhir tahun.

“Meski ada pandemi tingkat kepatusan masyarakat di Gunungkidul masih sangat baik,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan, target pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 66 miliar dan biaya balik nama kendaraan bermotor di tahun ini sebesar Rp 29 miliar. Menurutnya, diperlukan kerja keras untuk mensosialisasikan pembayaran pajak tepat waktu. “Kami pun optimitis target bisa tercapai di akhir tahun,” ucapnya. (gun/bhn)

Gunungkidul