RADAR JOGJA – Anggota dewan menggelar program kerja (proker) reses, atau kegiatan diluar masa sidang minggu ini. Berbarengan dengan helatan pilkada, Bawaslu meminta agenda reses jangan menjadi ajang kampanye pasangan calon (paslon) kepala daerah.

Ketua Bawaslu Gunungkidul, Tri Asmiyanto mengatakan, kegiatan reses tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.Pada masa pandemi seperti sekarang, dewan harus patuh pada protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. ”Jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” imbaunya Kamis (1/10).

Dijelaskan, Bawaslu hingga panwascam gencar melakukan pemantauan terhadap aktivitas reses anggota dewan. Sejauh ini memang belum ada temuan terjadinya pelanggaran. Namun demikian, muncul laporan dari panwascam mengenai potensi penyalahgunaan agenda reses untuk tujuan politik tertentu, seperti Pilkada. ”Bawaslu punya kapasitas untuk melakukan pencegahan,” terangnya.

Jika terbukti ada indikasi terjadi pelanggaran, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu bawaslu menerjunkan panwascam dan petugas pengawas desa agar melakukan pemantauan. ”Belum ada temuan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Gunungkidul, Agus Hartadi mengatakan, agenda reses merupakan kesepakatan antara Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Gunungkidul dengan jajaran eksekutif. Agenda reses anggotda dewan dimulai sejak 30 September hingga 5 Oktober 2020.

Terpisah, anggota DPRD Gunungkidul, Eri Agustin mengatakan, saat ini sedang melakukan reses di wilayah pesisir. Bertemu dengan warga untuk menjaring aspirasi masyarakat. Pihaknya memastikan, agenda reses jauh dari aktivitas kampanye. ”Beda ya, reses dengan kampanye,” kata Eri Agustin.

Dibagian lain, Kapolres Gunungkidul AKBP Agus Setiawan mengimbau kepada semua pihak agar tidak mengadakan kegiatan yang menimbulknan kerumunan masyarakat. Kalaupun harus dilaksanakan, teknis di lapangan agar  mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid -19. “Terapkan physical distancing,” kata Agus.

Mengenai kegiatan reses dewan, menurutnya tergantung teknis di lapangan. Intinya tidak boleh berkerumun. Kemudian pihaknya mengambil contoh prosesi akad nikah, bisa dilaksanakan namun harus dibatasi jumlahnya.

“Tidak boleh banyak orang.  Jaraknya juga diatur, pakai masker dan yang lain,” tegasnya. (gun/bah)

Gunungkidul