RADAR JOGJA – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, Polres Gunungkidul mengantisipasi kejahatan yang berkembang di media sosial (medsos) seperti hoaks, SARA dan provokasi. Pengawasan dunia maya digencarkan menyusul pembatasan kampanye tatap muka sesuai protokol Covid-19.

Kapolres Gunungkidul, AKBP Agus Setiawan mengatakan, polisi telah diberi amanat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menangani kasus kejahatan melalui medsos seperti hoax. Untuk itu, dengan satuan seperti Reskrim, Intelkam, dan Tim Cyber terus menggencarkan pengawasan di media sosial. “Satuan ini akan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi dan mengayomi masyarakat dengan cara preemptive dan preventif,” kata Agus Setiawan ketika dikonfirmasi usai menggelar apel kesiapan pengamanan Pilkada 2020 di halaman Mapolres Gunungkidul Selasa (23/6).

Diakui, dalam pilkada sejumlah pihak menggunakan media sosial sebagai wadah untuk menggiring opini. Jika terjadi pelanggaran misalnya berbau hoaks, SARA dan provokasi akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. “Ketika mendapatkan hal-hal negatif, maka langsung melakukan profiling untuk mengetahui siapa yang membuat dan menyebarkan konten tersebut,” terangnya.

Oleh sebab itu masyarakat diminta bijak dalam bersosial media. Kepolisian mendorong penyelenggara pemilu agar bersama-sama membuat nota kesepahaman untuk mengikat para kontestan yang ikut Pilkada untuk menggunakan medsos secara sehat. “Dengan demikian dapat terwujud suasana pemilu aman dan kondunsif,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan, di dunia nyata kepolisian juga mengawal tahapan pilkada. Sekarang masuk ke verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Sebanyak 360 personel kepolisian disiapkan untuk mengamankan proses verifikasi. “Petugas ditempatkan di 144 kalurahan, masing-masing kalurahan dua personel,” ungkapnya.

Merujuk pada jadwal, tahap verifikasi faktual dukungan calon perseorangan berlangsung pada 24 Juni hingga 12 Juli 2020 atau 18 hari. Namun pada prakteknya, proses verifikasi dipersingkat menjadi 14 hari.

Sementara itu, Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, saat ini pusat tengah menggodok draft PKPU penyelenggaraan pilkada di tengah bencana non alam Covid-19 untuk selanjutnya diundangkan. “Untuk tahapan di Gunungkidul, petugas Panitia Pemilihan Suara (PPS) bersiap melakukan verifikasi pada 27 Juni hingga 10 Juli 2020. Tiap desa ada 6 petugas, terdiri atas 3 PPS dan 3 orang sekretariat,” kata Ahmadi.

Sesuai protokol kesehatan Covid-19, petugas verifikasi dibekali dengan masker, pelindung wajah, sarung tangan, hingga hand sanitizer. Itu penting karena mereka harus melakukan tatap muka dengan warga. (gun/bah)

Gunungkidul