RADAR JOGJA – Saat ini telah terjadi perubahan nomenklatur desa menjadi kelurahan. Sebutan jabatan perangkat desa menjadi pamong desa, termasuk nama perangkat desa lainnya. Meski demikian, perubahan itu belum berimbas pada penghasilan tetap (siltap).

Lurah Bendungan, Kapanewon Karangmojo, Santoso mengatakan, transisi perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan ditandai dengan pelantikan pejabat terkait di wilayahnya berlangsung hari Senin ini. “Yang dilantik pejabat struktural, namun pengambilan sumpah janji melibatkan staf dan pamong. Seperti carik, kasi dan pelaksana kewilayahan,” kata Santoso saat dihubungi Minggu (14/6).

Dia menjelaskan, perubahan tidak hanya menyangkut nama jabatan, tetapi juga termasuk tambahan kerja menyesuaikan posisi lurah sebagai pemangku keistimewaan. Beban pekerjaan bertambah. “Seperti adanya penambahan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masalah keistimewaan, pertanahan, tata ruang maupun kebudayaan,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Santoso, pada saat penyusunam draf penataan nomenklatur hal-hal berkaitan dengan siltap pernah dibicarakan. Namun lantaran kewenangan danais ada di pemerintah pusat hanya manut. Menurutnya, sulit jika undang-undang tidak berubah. Danais tidak bisa masuk ke siltap. “Paling nanti sebagai pelaksana kegiatan dapat honor. Pendapatan bukan melekat siltap bulanan,” katanya.

Dia berharap ke depan karena masuk wilayah keistimewaan maka pergantian nomenklatur tidak hanya semata ganti nama namun substansinya pun turut mengikuti. Termasuk kesejahteraan harusnya mengikuti. “Lucu kalau hanya ganti nama kemudian substansi di dalamya tidak berubah. Istimewanya jadi ngga ada,” tandasnya.

Walau begitu dia beryakinan ini baru babak awal dimulainya keistimewaan. Nanti dua atau tiga tahun ke depan bakal ada perkembangan menarik. “Namun bukan masa saya lurahnya, mungkin sudah ganti lurah. Ke depan akan sampai ke sana (kesejahteraan) karena sekarang terbentur aturan saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Pacarejo, Kapanewon Semanu, Suhadi mengaku telah merencanakan pelantikan pamong, Kamis (18/6). Sedangkan untuk staf perangkat tidak ikut dilantik dan rencananya hanya akan dikukuhkan sebagai staf pamong desa. “Staf tidak masuk dalam perankat, jadi hanya dikukuhkan saja,” ujarnya.

Di bagian lain, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul Muhammad Farkhan mengaku sudah menyelesaikan urusan berkaitan kelembagaan desa. Sesuai Undang-Undang Keistimewaan DIJ, ada perubahan nomenklatur dari desa menjadi lurah. “Kami meminta para lurah segera menindaklanjuti pelantikan pamong di kalurahan,” katanya.

Untuk pelantikan pamong, Farkhan menargetkan seluruh kalurahan di Gunungkidul sudah melaksanakan semua paling lambat Jumat (19/6). Segera dilantik agar jalannya pemerintahan tidak terganggu dengan adanya perubahan nomenklatur baru. (gun/laz)

Gunungkidul