RADAR JOGJA – Pademi Covid-19 membuat para buruh tidak merayakan Hari Buruh atau May Day seperti biasanya. Para pekerja Guungkidul, lebih memulih libur dan berada di rumah saja. Meski demikian, mereka menolak Omnibuslaw Rencana Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul Budiyana ketika dikonfirmasi mengaku sempat ada rencana menggelar pertemuan antar pengurus. Namun karena pertimbangan pandemi korona maka batalkan.“Tapi kami tetap menyuarakan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja karena merugikan pekerja,” kata Budiyana Jumat (1/5).

Menurutnya, ketidakberpihakan terlihat dari draf RUU. Dalam rancangan tidak ada lagi perlindungan terhadap tenaga lokal. Tidak ada perbedaan dengan tenaga kerja asing. Selain itu, upah minimum kabupaten (UMK) dihapus dan semua tenaga kerja dibuat dengan sistem kontrak.“Makanya kami menolak dan berharap adanya pembatalan dan bukan hanya penundaan. Kalau tidak, poin-poin yang merugikan pekerja bisa direvisi,” tegasnya.

Kalau disahkan, tanpa revisi, RUU Cipta Kerja menjadi persoalan serius. Dengan adanya Upah Minimum Kabupaten (UMK) saja banyak pekerja mendapatkan gaji di bawah standar. Pihaknya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika desakan ini tidak direspon.“Terlebih akibat wabah virus korona dampak terhadap sektor usaha sangat terasa. Perusahaan mulai mengambil kebijakan pengurangan operasional dengan merumahkan karyawan,” ucapnya.

Tidak hanya merumahkan, sejumlah perusahaan bahkan telah mengambil tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Diharapkan kebijakan yang diambil oleh perusahaan dikomunikasikan antara pengusaha dengan pekerja.

Sementara itu, seorang buruh warga Patuk, Hartanto mengaku sempat dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Kebijakan perusahaan dilakukan lantaran terdampak virus korona.“Tapi alhamdulillah, sekarang saya sudah dipanggil perusahaan dan bisa bekerja lagi,” kata bapak satu anak itu. (gun/bah)

Gunungkidul