GUNUNGKIDUL – Jumlah masyarakat Gunungkidul yang membuka rekening di bank meningkat. Dibanding tahun lalu, jumlah rekening di bank yang dikelola Pemkab Gunungkidul menunjukkan grafik meningkat.

Tabungan masyarakat di Gunungkidul mengalami pertumbuhan. Tapi, tidak terlalu signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir memang tercatat mengalami kenaikan. Tapi, kenaikannya tidak banyak. Setidaknya, itu tecermin dari pergerakan jumlah rekening pada bank milik daerah.

Ada dua bank daerah itu di Gunungkidul. Yakni, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Gunungkidul dan Perusahaan Daerah (PD) BPR BDG Gunungkidul.

Tahun ini di Bank BPD Cabang Gunungkidul tercatat total 13.139.220 rekening. Saldonya lebih Rp 1 triliun. Tepatnya, Rp 1.007.369.362.784,66.

Dari jumlah tersebut, terdapat tabungan sejumlah 137.060 rekening dengan saldo lebih Rp 622 miliar. Giro ada 1.070 dengan saldo lebih Rp 221 miliar. Kemudian deposito ada 1.090 dengan besaran saldo lebih Rp 163 miliar.

Sementara itu, per Juni tahun ini jumlah tabungan di (PD) BPR BDG Gunungkidul tercatat 58.756 rekening. Deposito ada 1.221 dan pinjaman terdapat 7.334. Keseluruhan jumlah tabungan saldonya menembus angka Rp 178 miliar dan deposito lebih Rp 94 miliar.

”Mungkin itu (pertanda) kemampuan masyarakat meningkat,” kata Bupati Gunungkidul Badingah saat ditemui di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Jumat (9/8).

Ada sejumlah faktor pemicu pertumbuhan jumlah rekening maupun tabungan di dua bank tersebut. Itu tidak lepas dari jiwa mandiri warga Gunungkidul.

Ke depan harus terus didorong agar kemampuan ekonomi masyarakat terus tumbuh dan menabung. ”(Masyarakat) memang harus tetap didorong agar bisa tumbuh jiwa entrepreneur. Didorong bagaimana agar bisa pertumbuhan ekonomi keluarga semakin cepat,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Cabang Gunungkidul Plati Sulistiyanti menyatakan, nasabah yang berutang memang lebih banyak merupakan aparatur sipil negara (ASN). Pinjaman yang diajukan nasabah biasnaya dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan konsumtif seperti keperluan membangun rumah dan yang lain.

”Sementara (peminjaman) dari masyarakat fasilitas kredit dimanfaatkan untuk keperluan penguatan modal usaha,” bebernya saat dihubungi Jumat (9/8).

Mengenai pinjaman bank, Badingah tidak mempersoalkan. Asalkan, nasabah melakukan pencermatan dengan mengukur kemampuan sebelum memutuskan berutang.

Kemampuan ekonomi harus terus ditingkatkan. Salah satunya terus membangun jiwa entrepreneur.

”Yang penting bagaimana kita bisa mengembalikan pinjaman di bank. Syukur-syukur mengembalikan modal,” ucapnya.

Badingah juga memperhatikan pegawai negeri sipil. Termasuk banyaknya pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Gunungkidul yang berutang di bank.

Terkait hal tersebut, Badingah tidak mempersoalkan. Bahkan, jika PNS memutuskan pinjam uang di bank untuk kebutuhan konsumtif sekalipun. Syaratnya, PNS bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan dengan baik.

”Umpama pinjam untuk membeli atau membangun rumah. Itu lebih baik dari pada numpang (mertua). Lebih baik membuat rumah sendiri meskipun kredit. Lebih baik mandiri,” tegasnya. (gun/amd/er)

Gunungkidul