PRIHATIN: Sejumlah siswa SD di wilayah Ponjong membentangkan tulisan sebagai bentuk dukungan kepada honorer. (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
GUNUNGKIDUL – Aksi mogok mengajar dan bekerja guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) benar-benar membuat aktivitas di lingkungan pendidikan terganggu.
Aksi mogok masal yang telah berjalan selama tiga hari terakhir ini mendorong sejumlah pihak turun tangan. Salah satunya kepolisian. Polsek Saptosari mengirimkan beberapa personel ke SD Negeri (SDN) 1 Monggol untuk menjadi guru bantu. Sebab, separo guru di sekolah ini izin mengikuti aksi mogok masal.
”Total ada delapan guru, tapi empat di antaranya izin. Sehingga kami diterjunkan agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak berhenti,” jelas Aiptu Hariyanto, anggota Polsek Saptosari yang diterjunkan sebagai guru bantu, Rabu (17/10).
Agar aktivitas KBM tak terganggu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul Bahron Rasyid berharap GTT/PTT kembali beraktivitas. Agar sekolah maupun siswa tak dirugikan. Toh, pemkab tidak akan tinggal diam dengan apa yang diperjuangkan GTT/PTT.
Pemkab melalui disdikpora berencana melayangkan surat kepada pemerintah pusat. Isinya agar pemerintah pusat mengakomodasi aspirasi GTT/PTT. Di antaranya mengenai revisi Permen PAN-RB No. 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
”Kami telah berkoordinasi dengan FHSN (forum honorer sekolah negeri),” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, sekitar 2.000 GTT/PTT K-2 bakal menggelar aksi mogok masal. Terhitung mulai 15 Oktober hingga 31 Oktober. Itu sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Ada beberapa tuntutan K-2 yang ditujukan kepada pemerintah pusat melalui aksi ini. Yakni, pencabutan Permen PAN-RB No. 36/2018 dan penghentian rekrutmen CPNS (calon pegawai negeri sipil) melalui jalur umum. Juga penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).
Ketika disinggung mengenai rekrutmen guru bantu selama aksi mogok masal, Bahron menolaknya. Sebab, hal itu dapat memicu persoalan baru.
”Bagaimana nanti dengan kontrak kerjanya,” tanyanya.
Ketua FHSN Aris Wijayanto membenarkan bahwa disdikpora berencana mengirimkan surat kepada pemerintah pusat. Menurutnya, FHSN sudah berkoordinasi dengan representasi pemkab itu. Dalam koordinasi itu, disdikpora juga bersedia mengakomodasi berbagai aspirasi FHSN seputar rekrutmen CPNS. Dari itu, Aris memastikan seluruh GTT/PTT hari ini bakal kembali bekerja.
”Besok (hari ini) kami siap masuk kembali seperti biasa,” katanya. (gun/zam/mo2)
