GUNUNGKIDUL – Tahun ini Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DIJ melakukan pemutakhiran data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Petugas pendataan berasal dari perangkat desa di masing-masing kecamatan.

Kasubag Program Dinsos DIJ Kondang Aris mengatakan proses pendataan melibatkan kasi pelayanan desa. Dalam menjalankan tugas mereka diberi bekal berupa honor yang diberikan dua tahap.
“Totalnya setiap petugas mendapat honor Rp 400 ribu,” kata Kondang Aris kemarin.
Uang lelah itu sebenarnya dianggap belum layak karena jauh dari cukup. Namun karena keterbatasan anggaran maka petugas tetap diminta bekerja melakukan pendataan dengan baik dan tepat waktu. “Batas akhir pengumpulan data PMKS April mendatang,” kata Kondang.
Pendataan PMKS harus akurat karena data tersebut digunakan dalam pengambilan kebijakan. Pemutakhiran data dilakukan setiap tahun. Pendataan tahun ini untuk kebijakan tahun depan. “Data pemutakhiran PMKS ada 15 jenis,” kata Kondang.
Data itu di antaranya anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak difabel, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tunasusila, dan gelandangan. Lalu pengemis, pemulung, penyalahguna napza, pekerja migran bermasalah sosial, dan perempuan rawan sosial ekonomi.
“Jadi nanti setelah didata, dikumpulkan ke koordinator kecamatan paling lambat April, pekan ketiga,” ujar Kondang.
Sebelumnya, peneliti Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) Tri Suci Wulandari menyoroti lemahnya program penanggulangan kemiskinan. Temuan di lapangan, program pengentasan kemiskinan masih memerlukan banyak perbaikan.
“Sosialisasi tentang program penanggulangan kemiskinan masih minim, sehingga program tidak bisa langsung diterima penerima manfaat,” kata Tri Suci.
Lalu penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan juga tidak tepat sasaran, karena basis data tidak mutakhir. Di semua kabupaten dan kota masih ditemukan orang miskin tidak menerima manfaat program. (gun/iwa/mg1)

Gunungkidul