GUNUNGKIDUL – Sebanyak 84 pegawai honorer mendatangi Pemkab Gunungkidul kemarin. Mereka meminta bupati mengeluarkan Surat Keputusan (SK) honorer kategori dua (K2). Sebab SK yang selama ini dikeluarkan instansi dianggap tidak kuat mendongkrak kesejahteraan.

Mereka beraudiensi dengan Sekda Gunungkidul Drajat Ruswandono. Didampingi aktivis LSM Jejaring Masyarakat Mandiri (Jerami) Rino Caroko mereka mengajukan sejumlah permintaan.
Mereka meminta proteksi dengan pengeluaran SK bupati. Selama ini SK yang dikantongi hanya SK dari pimpinan instansi setempat. Tuntutan lain, meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer.
“Caranya dengan menambah alokasi anggaran daerah yang selama ini hanya Rp 150-200 ribu secara adil tidak harus sama. Karena K2 lebih lama masa baktinya,” kata Ketua Forum K2 Didik Joko Santoso.
Mereka juga meminta kejelasan prosedur penerimaan tunjangan fungsional. Sebab parameter dan kriteria untuk mendapatkan tunjangan belum jelas. “Kami juga belum mendapat BPJS kesehatan,” ujar Didik.
Sekretaris honorer K2 Sudarwiyati mengatakan telah menjalani tes penjaringan GTT-PTT K2 dan dinyatakan lulus sejak 2013. Namun hingga sekarang nasibnya tidak jelas.
“Ketidakjelasan tidak hanya menyangkut pengangkatan CPNS, tetapi juga penghasilan yang diterima setiap bulan yang tidak layak,” ujar Sudarwiyati.
Rino berharap pemkab membuka pintu menerima aspirasi honorer K2. Pertimbangannya, belum memiliki kesejahteraan layak, padahal telah resmi diakui pemerintah sebagai honorer lolos seleksi. “Kami berharap perhatian pemerintah,” kata Rino.
Drajat siap berkoordinasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di pemkab. Dia juga membuka kemungkinan dianggarkannya dana honorer pada APBD perubahan. (gun/iwa/mg1)

Gunungkidul