GUNUNGKIDUL – Selain mengeluhkan bahan bakar minyak (BBM), nelayan Pantai Selatan juga dirundung persoalan baru. Mereka kesulitan mengurus izin nelayan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gunungkidul Rujimanto mengatakan pengurusan izin berlayar tidak cukup sampai Provinsi DIJ, melainkan sampai ke pusat.

“Kami berharap pengurusan izin dipermudah sehingga aktifitas nelayan tidak terganggu,” kata Rujimanto kemarin.

Khusus untuk nelayan Pantai Sadeng Girisubo terdapat 52 kapal nelayan. Dari jumlah tersebut, 47 kapal sudah berizin, lima di antaranya dalam proses.

“Kami senang, hari ini (kemarin) HNSI DIJ melakukan pertemuan dengan nelayan. Poin pentingnya adalah akan dilakukan pendampingan pengurusan izin,” ujar Rujimanto.

Ketua HNSI Provinsi DIJ KPH Wironegoro mengatakan siap melakukan pendampingan. Selain itu, untuk melindungi nelayan HNSI memberikan bendera sebagai penanda kapal tersebut sudah lolos verifikasi.

“Kami terus melakukan pendampingan terhadap koperasi nelayan dan juga kelompok nelayan untuk mendapatkan izin melaut baik Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),” kata Wironegoro.

Dengan pendampingan, dia berharap nelayan bisa melaut dengan tenang. Dia sengaja menandai kapal dengan bendera merah putih dan HNSI dengan tujuan sebagai pembeda dengan kapal lain yang belum terverifikasi.

“Harapannya, DIJ menjadi halaman depan untuk pulau Jawa. Ini harapan Ngarso Dalem (Sultan Hamengku Buwono X) untuk mewujudkan among tani dagang layar,” ujar Wironegoro. (gun/iwa/mg2)

Gunungkidul