GUNUNGKIDUL – Penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) di Gunungkidul dimulai 1 Juli 2016. Langkah tersebut berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Pjs Sekda Gunungkidul Supartono mengatakan, aturan rokok diatur dalam Perda 7/2015 tentang KTR dan Perbup 69/2015 tentang peraturan pelaksanaan Perda 7/2015. “Reklame rokok dilarang di jalan protokol. Konsekuensinya akan kehilangan PAD dari pajak reklame,” kata Supartono.

Dia menjelaskan, selama ini papan reklame berukuran besar didominasi iklan rokok. Namun karena kebijakan tetap harus dijalankan, pihaknya siap melaksanakan sesuai aturan.

“Namun, meski pendapatan dari pajak reklame rokok berkurang, pemerintah akan berusaha memaksimalkan potensi-potensi pajak reklame lain,” ujarnya.

Sementara itu, data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Gunungkidul, tahun ini pemerintah menargetkan pajak reklame Rp 561 juta. Sebagian besar pendapatan dari pajak reklame ini disumbang pajak papan reklame iklan rokok.

“Kalau berapa potensinya (kehilangan pajak reklame dari iklan rokok), kami tidak hapal,” kata Supartono.

Petugas Bidang Pendapatan dan Pengembangan Pendapatan DPPKAD Gunungkidul, Achid Bustomi mengatakan pajak reklame iklan rokok jenis bando, besaran pajaknya sekitar Rp 18 juta per tahun. Sementara untuk produk lain nilai pajaknya di bawah pajak iklan rokok.

“Papan reklame besar biasa digunakan untuk iklan rokok ada sekitar tiga lokasi,” kata Achid. Dalam tiga tahun terakhir pemasangan iklan rokok di wilayahnya terus berkurang. (gun/iwa)

Gunungkidul