GUNUNGKIDUL-Legislator Gunungkidul sedang merancang peraturan daerah (perda) tentang keamanan pangan. Salah satu pokok bahasannya adalah kewajiban industri rumah tangga (IRT) memiliki izin usaha.

Anggota panitia khusus (Pansus) II DPRD Gunungkidul Arif Wibawa mengatakan, pembahasan raperda tersebut bertujuan memberikan jaminan aman bagi konsumen. Standarisasi produksi bisa diterapkan, mulai dari awal pembuatan hingga pengepakan.

“Pengurusan izin usaha tidak akan memberatkan masyarakat. Selain dipermudah, kami berharap diberikan gratis,” ujar Politisi PKS.

Penerapan standarisasi produksi dapat mengontrol kandungan makanan. Bahan-bahan kimia berbahaya dapat terdeteksi sehingga produknya aman.

“Jaminan mutu ini dilakukan dengan mengeluarkan setifikat dalam bentuk izin pangan industri rumah tangga,” terangnya.

Masih banyak pelaku usaha belum memerhatikan izin usaha. Sehingga butuh sosialisasi agar aturan tersebut bisa berjalan efektif. Sebagai bukti pengurusan izin, di setiap kemasan akan tercantum tanggal pembuatan hingga masa kedaluarsa.

“Selain itu, juga akan ada alamat hingga contact person tempat pembuatan makanan,” ucapnya.

Wakil Ketua Pansus II DPRD Gunungkidul Purwanto mengatakan, selain menjaga kualitas produksi, raperda tersebut mendorong pengusaha memiliki sertifikasi halal. “Memang sertifikasi halal sudah ada lembaga sendiri yang mengurusi. Namun, untuk mencapainya bisa diawali dalam pengurusan PIRT yang diurusi pemkab,” kata Purwanto. (gun/iwa/ong)

Gunungkidul