Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berdasarkan putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.45-PKE-DKPP/IV/2020, petinggi Bawaslu Gununkgkidul bermasalah dengan hukum. Koordinator Sekretaris Bawaslu Sudihatono diberikan teguran keras. Sedangkan Is Sumarsono dicopot dari jabatannya sebagai ketua.
Poin penting yang tertulis dalam pengantar keputusan DKPP, baik Sudihartono maupun Is Sumarsono diduga melanggar kode etik karena tidak bersikap professional terkait rekruitmen staf teknis (PPNPNS) Bawaslu Kabupaten Gunungkidul. Disatu sisi, pihak pengadu juga bermasalah dengan administrasi dan etika kepada atasan.
Ketua Bawaslu DIJ Bagus Sarwono saat dikonfirmasu membenarkan persoalan yang membelit internal Bawaslu Gunungkidul. Menindaklanjuti keputusan DKPP, pihaknya memerintahkan masing-masing anggota untuk menggelar pleno penetapan ketua sementara. “Untuk ketua definitif menunggu arahan dari pusat,” kata Bagus Sarwono saat dihubungi Kamis (25/6).
Dia menjelaskan, putusan DKPP menindaklanjuti pengaduan seorang peserta dalam proses seleksi pengisian staf di Kesekretariatan Bawaslu Gunungkidul. Putusan sudah keluar sehingga harus dijalankan.
Sementara itu, pihak teradu ke II, Is Sumarsono tidak menampik pencopotan dirinya dari jabatan ketua. Dia menerima putusan tersebut sehingga tidak ada rencana akan menempuh upaya hukum lanjutan. “Saya terima putusan ini sebagai bentuk loyalitas di bawaslu,” kata Is Sumarsono.
Dia menyerahkan sepenuhnya kasus yang dialami kepada publik untuk menilai. Semua telah disampaikan dalam sidang virtual 5 Juni 2020. Is menganggap kasus ini sebagai pelajaran hidupnya. “Pengambilan kebijakan dalam putusan pengumuman seleksi waktu itu sudah berkonsultasi dengan Sekretariat Bawaslu DIJ,” ujarnya.
Oleh Bawaslu DIJ diminta menandatangani sebagai ketua kelembagaan. Padahal menurutnya bukan kewenangannya karena lebih tepat ditindaklanjuti kesekretariatan, berpedoman pada hasil konsultasi tersebut, Is Sumarsono bersedia menandatangani. "Saya yang merasa sudah hati-hati dan berusaha bijaksana dalam membawa lembaga tapi terseret pada konflik kepentingan lembaga," terangnya.
Terpisah, pihak pengadu, Destiana Kristanti berharap kasus yang dialami menjadi pelajaran bersama. Dia enggan berkomentar lebih jauh prihal laporan berujung pada pencopotan jabatan ketua bawaslu.“Semoga kedepan tidak ada lagi pemimpin yang sewenang-wenang terhadap bawahannya,” kata Destiana. (gun/din)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




