Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RADAR JOGJA – Sebagian besar desa di Gunungkidul belum mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Tercatat, baru dua desa yang telah mencairkan BLT bagi warga terdampak pandemi Covid-19.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul, Subiyantoro menjelaskan pencairan BLT Dana Desa baru dilakukan oleh desa Banaran dan Gading. Sebelum BLT dicairkan, desa wajib menyerahkan data calon penerima bantuan ke pemkab. Beradasarkan kesepakatan bersama dengan kepala desa, data paling lambat diserahkan pada pertengahan bulan ini. “Proses penyaluran bantuan sangat tergantung dengan kesiapan di masing-masing desa,” ujarnya.
Dijelaskan, kesiapan dapat dilihat dalam upaya pencermatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh desa. Selain itu, desa juga harus melaksanakan musyarawah bersama untuk menetapkan calon penerima bantuan. “Alokasi calon penerima di setiap desa berbeda-beda disesuaikan dengan alokasi besaran dana desa,” ucapnya.
Misalnya, bagi desa yang memiliki anggara kurang dari Rp 800 juta, alokasi maksimal 25 persen dari jumlah diterima. Sedangkan alokasi di atas Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar maksimal 30 persen dari total dana desa yang diterima. “Di atas Rp 1,2 miliar diperbolehkan mengalokasikan hingga 35 persen dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Banaran, Kecamatan Playen, Andi Setiyawan mengaku telah mencairkan BLT dana desa pada akhir pekan lalu. Total ada 141 keluarga mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dan diberikan selama tiga bulan. “Mereka sebagian besar warga terdampak korona. Sementara penerima yang masuk dalam DTKS ada 35 keluarga,” terangnya.
Menurut dia, proses pendataan penerima manfaat dilakukan berjenjang mulai dari RT, RW, dukuh, tokoh masyarat kemudian dirapatkan di tingkat desa. Sebelum menetapkan penerima melalui musyawarah desa, tim melakukan pencermatan terhadap DTKS yang diserahkan oleh dinas sosial. “Semua yang terdata dalam DTKS di Banaran mendapatkan bantuan dari pusat, provinsi, kabupaten atau dana desa,” ujarnya. (gun/bah)
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Kabupaten Gunungkidul, Subiyantoro menjelaskan pencairan BLT Dana Desa baru dilakukan oleh desa Banaran dan Gading. Sebelum BLT dicairkan, desa wajib menyerahkan data calon penerima bantuan ke pemkab. Beradasarkan kesepakatan bersama dengan kepala desa, data paling lambat diserahkan pada pertengahan bulan ini. “Proses penyaluran bantuan sangat tergantung dengan kesiapan di masing-masing desa,” ujarnya.
Dijelaskan, kesiapan dapat dilihat dalam upaya pencermatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh desa. Selain itu, desa juga harus melaksanakan musyarawah bersama untuk menetapkan calon penerima bantuan. “Alokasi calon penerima di setiap desa berbeda-beda disesuaikan dengan alokasi besaran dana desa,” ucapnya.
Misalnya, bagi desa yang memiliki anggara kurang dari Rp 800 juta, alokasi maksimal 25 persen dari jumlah diterima. Sedangkan alokasi di atas Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar maksimal 30 persen dari total dana desa yang diterima. “Di atas Rp 1,2 miliar diperbolehkan mengalokasikan hingga 35 persen dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Banaran, Kecamatan Playen, Andi Setiyawan mengaku telah mencairkan BLT dana desa pada akhir pekan lalu. Total ada 141 keluarga mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dan diberikan selama tiga bulan. “Mereka sebagian besar warga terdampak korona. Sementara penerima yang masuk dalam DTKS ada 35 keluarga,” terangnya.
Menurut dia, proses pendataan penerima manfaat dilakukan berjenjang mulai dari RT, RW, dukuh, tokoh masyarat kemudian dirapatkan di tingkat desa. Sebelum menetapkan penerima melalui musyawarah desa, tim melakukan pencermatan terhadap DTKS yang diserahkan oleh dinas sosial. “Semua yang terdata dalam DTKS di Banaran mendapatkan bantuan dari pusat, provinsi, kabupaten atau dana desa,” ujarnya. (gun/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




