Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kaji Ulang Kebijakan Pemotongan ADD

E
Penulis: Editor Content❯
APBD
APBD
RADAR JOGJA – Sejumlah pemerintah desa (pemdes) di Gunungkidul mempertanyakan kebijakan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten. Menurut mereka, jika pemangkasan tidak hati-hati atau serampangan, bisa berakibat negatif terhadap operasional pemerintahan desa.

Kepala Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Senen mengatakan, pandemik korona yang terjadi saat ini pengaruhnya luar biasa. ADD yang berfungsi penggerak roda pemerintahan desa  melalui sejumlah program terancam tersendat jika pemangkasan anggaran tanpa melalui perhitungan yang matang. “Kami meminta kebijakan pemotongan ADD dikaji ulang agar roda pemerintahan di desa bisa berjalan,” kata Senen saat dihubungi kemarin (7/5).

Kades Kepek, Wonosari, Bambang Setiyawan mengaku sudah mendapatkan surat terkait dengan pemotongan ADD. Jumlah pemotongan bisa mencapai 15 persen. “Jika dinominalkan untuk Desa Kepek nilainya mencapai Rp 90 juta,” kata Bambang Setiawan.

Menurutnya, pemotongan anggaran bedampak besar bagi operasional pemerintah desa. Karena penggunaan ADD berbeda dengan dana desa bersumber dari pemerintah pusat. Khusus ADD, alokasi dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan, pembiayaan kegiatan karang taruna, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), honor RT, RW hingga penghasilan tetap perangkat.

“Kami berharap pemangakasan bisa dikaji ulang agar operasional di desa tidak terjadi masalah. Kalau bisa pemotongan jangan sampai 15 persen Untuk itu, saya berharap ada kajian ulang,” ujarnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Saptoyo mengatakan, pengurangan ADD terpaksa dilakukan karena semua dana transfer dari pusat  turun jumlahnya. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) juga menurun signifikan. “Semua daerah juga harus merefocusing minimal 50 persen belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk penanganan Covid-19,” kata Saptoyo.

Dikatakan, hingga sekarang persentase tersebut belum tercapai, sehingga pemkab masih harus melaksanakan refocusing lagi untuk memenuhi ketentuan. Pemkab terpaksa merasionalisasi dana ADD, karena kondisi keuangan dan dana transfer dari pusat sebagai sumber ADD juga menurun signifikan. (gun/din)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kekeringan Bayangi Pasokan Pangan Gunungkidul, Pemkab Siapkan 47,5 Ton Bapok lewat Pasar Murah

Kekeringan Bayangi Pasokan Pangan Gunungkidul, Pemkab Siapkan 47,5 Ton Bapok lewat Pasar Murah

Ancaman kekeringan dan gagal panen cabai menambah tantangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Di tengah potensi ...

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Pengelola SPBU 4455807 Tegalsari, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, memilih memaafkan pelaku pencurian uang Rp 500 ribu yang sempat viral di media sosial. Keputusan tersebut diambil setelah keluarga..

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Penanganan ceceran solar di jalur Jogja–Wonosari, khususnya di wilayah Kapanewon Patuk, Gunungkidul mulai diarahkan pada penguatan pengawasan.  Relawan Jalan Raya Slumprit (RJRS) mengusulkan pemasangan kamera pengawas..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer