Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Badingah: OPD Jangan Diam

E
Penulis: Editor Content❯
ENTREPRENEUR: Bupati Gunungkidul Badingah usai acara di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Gunungkidul. (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
ENTREPRENEUR: Bupati Gunungkidul Badingah usai acara di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari, Gunungkidul. (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Sejak virus korona melanda, Pemkab Gunungkidul telah mengucurkan anggaran miliaran rupiah untuk pengendalian. Bupati Badingah meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera memberikan laporan secara global.

Melalui pesan elektronik yang dikirim Bupati Badingah kepada awak media Minggu (12/4), ada empat OPD pengguna anggaran pengendalian covid-19. Mulai dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos) dan RSUD Wonosari.

Dinkes diminta bupati agar melaporkan pelaksanaan anggaran penanganan covid-19 khusus bidang kesehatan, distribusi atau penyaluran ke puskesmas,RS swasta danmasayarakat. “Termasuk kendala apa yang dihadapi dilaporkan,” kata Badingah.

Kemudian BPBD diminta melaporkan jumlah donasi berupa dana maupun barang yang berhasil dihimpun dari bantuan masyarakat termasuk ASN, kelompok masyarakat dan yang lain. Termasuk distribusi dan penyalurannya barang berupa apa aja kelompk masyarakat dan insentif dan kendalanya.

Kepada Dinso diminta melaporkan pelaksanaan anggaran, pengadaan barang bantuan jaring pengaman sosial. Distribusi kepada masyarakat terdampak, berupa apa saja dan jumlahnya serta kendala yang dihadapi. Demikian juga dengan penggunaan anggaran yang sudah dipakai RSUD Wonosari. “Mohon dapat laporan secara terbuka agar masyarakat dan kita semua tahu bahwa pemerintah tidak hanya ’diam’. Untuk laporan keuangan (SPJ) dapat menyusul sesuai aturan,” tegas Badingah.

Sementara itu, salah satu OPD pengguna anggaran yakni, Dinkes Kabupaten Gunungkidul, melalui Kepala Dinas Dewi Irawati menyampaikan, untuk kegiatan dalam rangka penanganan covid-19 dengan cara pemberian jaring pengaman social. Sasarannya, warga positif, pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pengawasan (ODP).

Kader pemberdayaan masyarakat (KPM) non program keluarga harapan (PKH) dan non sembako. Kemudian menyasar UMKM dan yang lain dengan total pembiayaan sekitar Rp 10,1 miliar. Rencana distribusi dilakukan pada minggu ketiga dan 4 April 2020 dan Minggu kedua dan ketiga Mei 2020.

 

Proses distribusi untuk positif, PDP, ODP dan keluarga  bertahap dan hanya diberikan satu kali. KPM non PKH, non sembako diberikan dua kali di bulan April dan bula Mei. Untuk UMKM dan lain-lain distribusinya dengan  dilakukan dua kali di bulan April dan Mei 2020. “Adapun logistik yang diberikan berupa beras, gula, teh, minyak, roti, susu,” kata Kepala Dinkes Dewi Irawati. (gun/pra)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kekeringan Bayangi Pasokan Pangan Gunungkidul, Pemkab Siapkan 47,5 Ton Bapok lewat Pasar Murah

Kekeringan Bayangi Pasokan Pangan Gunungkidul, Pemkab Siapkan 47,5 Ton Bapok lewat Pasar Murah

Ancaman kekeringan dan gagal panen cabai menambah tantangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Di tengah potensi ...

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Pengelola SPBU 4455807 Tegalsari, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, memilih memaafkan pelaku pencurian uang Rp 500 ribu yang sempat viral di media sosial. Keputusan tersebut diambil setelah keluarga..

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Penanganan ceceran solar di jalur Jogja–Wonosari, khususnya di wilayah Kapanewon Patuk, Gunungkidul mulai diarahkan pada penguatan pengawasan.  Relawan Jalan Raya Slumprit (RJRS) mengusulkan pemasangan kamera pengawas..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer