Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul, Agus N Wihariyadi mengatakan, tim pembebasan tidak memaksa terhadap tiga warga yang menolak pembebasan lahan. Jika memungkinkan, ketiganya akan diikutkan dalam proses pembebasan tahap lanjutan.
Sesuai dengan detail enginering design (DED), kebutuhan tanah program penataan mencapai tiga hektar. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran tahun lalu tanah yang dibebaskan baru mencapai 5.774 meter persegi dengan pagu anggaran mencapai Rp 4,7 miliar.
“Tapi hanya dua warga yang mau dibayar dengan nilai ganti rugi kurang dari Rp 2 miliar. Sedangkan sisanya dari pagu anggaran dikembalikan ke kas daerah,” kata Agus kemarin.
Sedangkan untuk rencana pembebasan lahan tahap lanjutan, pihaknya belum bisa memastikan. Hal itu dikarekan tahun ini dan 2021 belum ada rencana lanjutan. Pembenasan lahan, kemungkinan besar menggunakan dana keistimewaan (danais). “tapi menunggu disetujui,” ungkapnya.
Menurutnya pembebasan lahan tersebut, belum masuk rencana tata ruang dan rencana induk dari Pemerintah DIJ. "Sehingga belum bisa dialokasikan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono mengatakan, penolakan tidak akan mengganggu rencana penataan di Pantai Baron. Sesuai dengan perencanaan yang disusun penataan kawasan Pantai Baron membutuhkan anggaran hingga Rp 56 miliar.
"Rencananya pembangunan dilaksanakan menggunakan anggaran dana keistimewaan dari Pemprov DIJ," kata Drajad. (gun/bah)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




