Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lelang Jabatan Jalan Terus

E
Penulis: Editor Content❯
RADAR JOGJA - Larangan bupati melakukan pergantian pejabat jelang enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah tidak menghalangi proses lelang jabatan di Pemkab Gunungkidul. Lelang jabatan jalan terus.

Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono mengatakan, munculnya peraturan tersebut tidak akan mengganggu proses lelang jabatan. Pertimbangannya adalah kekosongan pejabat sudah terjadi sejak akhir November 2019.

”Kalau menunggu bupati baru, masih lama, karena masa jabatan sekarang baru habis Februari 2021. Jadi, meski ada pilkada, posisi yang kosong harus diisi. Karena, jika tidak diisi maka kekosongan terlalu lama sehingga berpengaruh terhadap kinerja,” kata Drajad Senin(6/12).

Dia menjelaskan, ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak memiliki pimpinan. Yakni, Kesatuan Bangsa dan Politik, Satpol PP, serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Untuk memastikan pengisian jabatan tidak menyalahi aturan dan bupati terhindar dari sanksi, sebelum dilantik akan dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. ”Memang dilarang. Tapi, kalau ada surat pernyataan tertulis dari Mendagri, maka diperbolehkan,” ucapnya.

Lebih jauh dikatakan, tahapan lelang jabatan masih dalam persiapan. Usaim persiapan, langsung dibuka pendaftaran lelang jabatan. Tim panitia seleksi (pansel) sudah menggelar rapat dan pekan ini persyaratan pendaftaran diumumkan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Gunungkidul Rosita mengatakan, aturan pelarangan kepala daerah melakukan kocok ulang pejabat diatur dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Dalam pasal disebutkan, gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota dilarang melakukan penatanaan ulang pejabat mulai enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah hingga masa jabatan berakhir.

”Jadi, kalau ditarik enam bulan sebelum penetapan, maka aturan ini berlaku mulai 8 Januari (Rabu besok) dan bupati sudah tidak bisa melakukan penataan pejabat,” kata Rosita.

Jika bupati tetap melakukan penataan bisa dipidanakan. Ancamana hukumannya kurungan paling lama enam bulan dan atau denda paling banyak Rp 6 juta. Ancaman tersebut tertuang dalam pasal 188 Undang-Undang Pilkada.

”Meski ada sanksi hukum, bupati bisa terhindar dari ancaman apabila proses penataan ulang mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” terangnya. (gun/amd)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor Content
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kekeringan Bayangi Pasokan Pangan Gunungkidul, Pemkab Siapkan 47,5 Ton Bapok lewat Pasar Murah

Kekeringan Bayangi Pasokan Pangan Gunungkidul, Pemkab Siapkan 47,5 Ton Bapok lewat Pasar Murah

Ancaman kekeringan dan gagal panen cabai menambah tantangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Di tengah potensi ...

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Pengelola SPBU 4455807 Tegalsari, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, memilih memaafkan pelaku pencurian uang Rp 500 ribu yang sempat viral di media sosial. Keputusan tersebut diambil setelah keluarga..

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Penanganan ceceran solar di jalur Jogja–Wonosari, khususnya di wilayah Kapanewon Patuk, Gunungkidul mulai diarahkan pada penguatan pengawasan.  Relawan Jalan Raya Slumprit (RJRS) mengusulkan pemasangan kamera pengawas..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer