Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bentuk Pokja agar Bisa Lelang Mandiri

E
Penulis: Editor News❯
URGEN: Bupati Gunungkidul Badingah (tiga dari kiri) mengikuti rapat koordinasi terkait pembentukan pokja definitif Senin (15/7). (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
URGEN: Bupati Gunungkidul Badingah (tiga dari kiri) mengikuti rapat koordinasi terkait pembentukan pokja definitif Senin (15/7). (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
GUNUNGKIDUL - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengharuskan pemkab beradaptasi. Tak terkecuali Pemkab Gunungkidul. Lantaran regulasi baru itu mengamanatkan pembentukan kelompok kerja (pokja) definitif. Agar pemkab bisa melakukan lelang mandiri.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Gunungkidul Slamet Supriyadi mengatakan, pokja definitif harus berisi pejabat fungsional. Bukan struktural.

”Saat ini pokja merupakan badan ad hoc, berisikan pegawai struktural pemkab,” jelas Slamet ditemui di sela rapat koordinasi bersama dengan pejabat Pemkab Gunungkidul Senin (15/7).

Karena masih dalam prses transisi, kata Slamet, pemkab diberikan kelonggaran. Pemkab dapat membentuk pokja definitif hingga dua tahun ke depan. Jika tidak, pemkab harus meminta bantuan pemkab/pemkot yang telah memiliki pokja untuk melakukan lelang.

”Jika tidak ada (pokja definitif setelah dua tahun, Red) pemkab tidak bisa melakukan lelang pengadaan mandiri,” ujarnya.

Meski bisa numpang lelang di pemkab/pemkot lain, Slamet menganggap tidak efektif. Lantaran pemkab/pemkot pasti memprioritaskan proses lelang pengadaannya sendiri.

Bupati Gunungkidul Badingah berjanji memenuhi aturan perpres. Pemkab segera mempersiapkan berbagai keperluan pembentukan pokja definitif. (gun/zam)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Hadapi Low Season, GIPI DIY Optimalkan Tiga Pokja: Begini Skenarionya..

Hadapi Low Season, GIPI DIY Optimalkan Tiga Pokja: Begini Skenarionya..

DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY menyiapkan strategi untuk mengantisipasi potensi penurunan kunjungan wisatawan pada September-November 2026 yang diprediksi menjadi periode low season.

Kemenkeu Siapkan Perpres Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh dan Pengalihan Saham PSBI

Kemenkeu Siapkan Perpres Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh dan Pengalihan Saham PSBI

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Direktur Jenderal Kekayaan

Prabowo Klaim Pendapatan Driver Naik hingga 3 Kali Lipat, Forum Ojol Jogja Keluhkan Skema 92:8

Prabowo Klaim Pendapatan Driver Naik hingga 3 Kali Lipat, Forum Ojol Jogja Keluhkan Skema 92:8

Prabowo Klaim Pendapatan Driver Naik hingga 3 Kali Lipat, Forum Ojol Jogja Keluhkan Skeman 92:8

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer