Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Baru Dua Raperda yang Disepakati

E
Penulis: Editor News❯
GUNUNGKIDUL - DPRD Gunungkidul menggelar rapat paripurna (rapur). Mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2018 bersama eksekutif. Baru dua raperda yang disepakati tahun ini.

Dalam rapur di DPRD Gunungkidul, Selasa (12/6) ketujuh fraksi sepakat dengan pembahasan LPJ APBD 2018. Setelah penyerahan nota pengantar dari bupati, komisi melakukan rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD).

“PU (pandangan umum) fraksi mendapatkan jawaban dari bupati. Setelah semua beres, raperda dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda),” kata juru bicara Fraksi Demokrat, Supriyani.

Dalam pembahasan LPJ terdapat sisa lebih perhitungan (silpa) berjalan Rp 225,4 miliar. Untuk pos pendapatan Rp 1,8 triliun. Bersamaan, pemkab melakukan belanja Rp 1,7 triliun. Ada sisa Rp 78,5 miliar.

Kemudian, dari sisi pembiayaan, pemkab menerima Rp 168 miliar dan mengeluarkan Rp 21,5 miliar. Sehingga masih ada pembiayaan netto Rp 146 miliar.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Supriyadi mengatakan, dengan disepakatinya raperda tentang LJP APBD 2018, pembahasan telah selesai. Dokumen perda bisa dijadikan dasar penyusunan APBD Perubahan 2019.

“Segera dilakukan penyusunan. Agar tidak ada keterlambatan pengesahan seperti tahun lalu,” kata Supriyadi.

Menurut dia, pengesesahan terhadap LPJ APBD 2018 merupakan perda kedua yang dihasilkan DPRD Gunungkidul pada 2019. Sebelum pengesahan, Dewan menandantangai persetujuan Perda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan, Sekretariat DPRD Gunungkidul Sutrisno mengatakan, tahun ini telah dilakukan pembahasan delapan raperda. Dewan masih menunggu hasil konsultasi ke Pemprov DIJ terkait raperda tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dan perubahan status hukum BPR BDG menjadi perseroan daerah.

“Selain itu, membahas tiga rancangan lain. Yakni tentang kalurahan, Perusahaan Umum Daerah Tirta Handayani, Penyertaan Modal PDAM dan Raperda tentang perubahan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,” kata Sutrisno. (gun/iwa/er)

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor News
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Targetkan 13 Raperda Tahun Depan, DPRD Kota Jogja Kejar Penyelesaian 11 Regulasi

Targetkan 13 Raperda Tahun Depan, DPRD Kota Jogja Kejar Penyelesaian 11 Regulasi

DPRD Kota Jogja membidik pengesahan hingga 13 peraturan daerah (Perda) pada 2027. Namun, target tersebut bergantung pada penyelesaian seluruh 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang digodok tahun ini.

Dicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap Tahun

Dicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap Tahun

Dicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap TahunDicicil, Dana Cadangan Pilkada Purworejo 2029 Akan Dianggarkan Tiap Tahun

Aturan Pajak dan Retribusi Diubah, DPRD dan Bupati Gunungkidul Sepakati Revisi Perda

Aturan Pajak dan Retribusi Diubah, DPRD dan Bupati Gunungkidul Sepakati Revisi Perda

DPRD bersama Bupati Gunungkidul menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer