Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nambah Libur Lebaran, Tunjangan Dipotong

E
Penulis: Editor News❯
BOLOS DISANKSI - Usai libur pebaran sesama pegawai melakukan halal bihalal di halaman kantor Pemkab Gunungkidul , Senin (10/6)(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
BOLOS DISANKSI - Usai libur pebaran sesama pegawai melakukan halal bihalal di halaman kantor Pemkab Gunungkidul , Senin (10/6)(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
GUNUNGKIDUL - Untuk menjamin keberlangsung pelayanan publik agar tetap berjalan, seluruh pegawai negeri sipil (PNS) diwajibkan menjalani masa cuti Lebaran sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres). Jika ditemukan abdi negara menambah libur tanpa keterangan yang jelas, mereka harus siap menerima sanksi tegas.

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menetapkan Tanggal 3, 4, dan 7 Juni sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Kemudian 24 Desember 2019 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal. Pengambilan cuti di luar dari ketentuan cuti bersama hanya diperkenankan dengan alasan yang jelas. Misalnya, jika sakit harus ada keterangan resmi dari dokter.

Subbidang Status dan Kedudukan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Pendidikan, dan Pelatihan, Sunawan mengatakan pemantauan absensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui aplikasi Mobile Absensi (Mobsi) yang dimiliki ASN di lingkungan Pemkab Gunungkidul.

Jika ada ASN nekat membolos akan diberikan sanksi berupa pemotongan tamsil (tambahan penghasilan). Namun pemotongan tamsil tergantung dengan berapa hari yang bersangkutan membolos.”Juga kelas serta jabatan," kata Sunawan , Senin (10/6).

Dia menjelaskan, PNS di Gunungkidul sebanyak 8611. Sedangkan yang wajib masuk 3819, tidak masuk sebanyak 64 orang. Di antaranya izin tidak masuk karena cuti melahirkan, cuti tahunan, izin sakit.

Inspektur Inspektorat Daerah Gunungkidul, Sujarwa mengatakan, hari pertama masuk kerja tidak ada inspeksi mendadak (sidak). Alasan sidak ditiadakan dikarenakan saat ini pemkab telah memberlakukan mobile absensi (mobsi). Melalui aplikasi tersebut aktifitas ASN dapat dipantau."Dari mobsi tersebut dapat diketahui siapa saja yang cuti, tugas keluar daerah, bahkan dapat diketahui pula siapa saja yang membolos," kata Sujarwa.

Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengungkapkan, hari pertama masuk kerja instansi terkait diperintahkan melakukan pengecekan absensi pegawai di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Ada sanksi yang diberlakukan jika terdapat pegawai bolos kerja, yakni dengan pemangkasan tunjangan," kata Drajad.

Mekanismenya, sanksi disesuaikan dengan berapa lama yang bersangkutan terlambat ataupun membolos. Skema sanksi berupa pemangkasan tunjangan telah disepakati oleh para pimpinan di lingkungan Pemkab Gunungkidul. (gun/din/zl)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Masuk Kawasan Karst, Pemkab Gunungkidul Butuh Rekomendasi Badan Geologi untuk Lokasi Budidaya Ikan

Masuk Kawasan Karst, Pemkab Gunungkidul Butuh Rekomendasi Badan Geologi untuk Lokasi Budidaya Ikan

Masuk Kawasan Karst, Pemkab Gunungkidul Butuh Rekomendasi Badan Geologi untuk Lima Lokasi Budidaya Ikan Tematik

163 Becak Listrik Bakal Jadi Angkutan Penghubung Destinasi Wisata, Ini Rencana Pemkab Gunungkidul

163 Becak Listrik Bakal Jadi Angkutan Penghubung Destinasi Wisata, Ini Rencana Pemkab Gunungkidul

Penyaluran 163 unit becak listrik untuk delapan destinasi wisata di Gunungkidul bakal diikuti penataan akses kendaraan. Seiring dengan itu, Pemkab Gunungkidul berencana membatasi kendaraan pribadi memasuki kawasan ..

Pemkab Gunungkidul Usulkan 370 Formasi ASN 2026, Tunggu Persetujuan Pusat

Pemkab Gunungkidul Usulkan 370 Formasi ASN 2026, Tunggu Persetujuan Pusat

Pemkab Gunungkidul mengusulkan 370 formasi ASN untuk pengadaan 2026, terdiri atas 335 CPNS dan 35 PPPK. Namun, pengisian kebutuhan pegawai tersebut masih menunggu persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer