Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi D Berharap Tak Mengganggu Pelayanan Pasien

E
Penulis: Editor News❯
PROFESIONAL: Pelayanan di RSUD Wonosari di harapkan tidak terganggu dengan kasus dugaan penyimpangan jasa pelayanan yang terjadi di rumah sakit tersebut. (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
PROFESIONAL: Pelayanan di RSUD Wonosari di harapkan tidak terganggu dengan kasus dugaan penyimpangan jasa pelayanan yang terjadi di rumah sakit tersebut. (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
GUNUNGKIDUL - Pemanggilan sejumlah pejabat RSUD Wonosari oleh Kejati DIJ terkait dugaan penyimpangan jasa pelayanan (japel) sampai ke telinga anggota DPRD Gunungkidul. Dewan berharap penanganan kasus tersebut jangan sampai mengganggu pelayanan di rumah sakit.

Anggota DPRD Gunungkidul Heri Nugroho mengatakan, Komisi D meminta agar pemanggilan pejabat di lingkungan RSUD jangan sampai membuat pelayanan medis terhadap masyarakat terganggu. Apalagi, dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan medis secara cepat.

”Berkaitan dengan japel, sebenarnya sudah kasus lama. Belakangan dipersoalkan lagi karena ditengarai tidak sesuai dengan aturan di atasnya," kata Heri Nugroho saat dihubungi, Kamis (23/5).

Dalam penanganan perkara tersebut, dewanberharap Kejati DIJ mempertimbangkan waktu pemanggilan. Misalnya, agenda pemeriksaan berlangsung setelah pulul 11.00 agar tidak mengganggu pelayananan.

"Karena bagaimanapun, ketika ada jadwal pemanggilan maka ada waktu tersita. Tentu ini harus disikapi serius, apa lagi yang dipanggil pejabatnya lebih dari satu," ujarnya.

Informasi yang diterimanya, kata Heri, kasus ini berawal dari mekanisme remunerasi untuk dokter yang ditengarai menyalahi prosedur. Perhitungan japel tidak sesuai dengan Perbup No 4 tahun 2015 dan Perdir No 13 tahun 2018. Heri berharap agar setiap kebijakan memperhatikan aturan di atasnya.

Imam Taufik, juga anggota Komisi D, meminta RSUD Wonosari agar profesional dalam perkara tersebut. Artinya, harus memenuhi panggilan dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh Kejati.

"Karena sudah masuk ke ranah hukum, tentu sepanjang kebijakan RSUD Wonosari normatif, saya kira tidak perlu khawatir. Namum, beda perkara jika memang ditemukan bermasalah," kata Imam. Menurutnya, pemeriksaan tersebut bagian dari risiko dari setiap jabatan yang diemban oleh pejabat publik. (gun/amd/zl)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Identitas Terungkap Lewat Sidik Jari, Kematian Perempuan di Pantai Krakal Gunungkidul Masih Misteri

Identitas Terungkap Lewat Sidik Jari, Kematian Perempuan di Pantai Krakal Gunungkidul Masih Misteri

Jenazah perempuan berinisial KK (29) ditemukan di Pantai Krakal, Gunungkidul. Polisi telah mengidentifikasi korban dan kini tengah menyelidiki penyebab pasti kematiannya.

Usai Makan Lotek, Pria di Wonosari Gunungkidul Tetiba Tersungkur dan Meninggal

Usai Makan Lotek, Pria di Wonosari Gunungkidul Tetiba Tersungkur dan Meninggal

Usai Makan Lotek, Pria di Wonosari Gunungkidul Tetiba Tersungkur dan Meninggal

Terjerat Utang, Pegawai PPPK RSUD Wonosari Curi Kompresor Tempat Kerja

Terjerat Utang, Pegawai PPPK RSUD Wonosari Curi Kompresor Tempat Kerja

Kesempatan di tempat kerja justru membuat seorang pegawai RSUD Wonosari, Gunungkidul, gelap mata. ATA (32), pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, diduga mencuri satu unit kompre

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer