Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perubahan Nama Desa Berpengaruh ke Danais

E
Penulis: Editor News❯
GUNUNGKIDUL - Eksekutif dan legislatif sedang menggodok Raperda tentang Kalurahan. Seluruh nama desa di Gunungkidul berubah menjadi kalurahan jika raperda ini disahkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul Sujoko mengatakan, perubahan mengacu Perda DIJ Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta. Yang menarik, perubahan ini tidak sekadar pada nomenklatur desa.

”Dengan perubahan ini seluruh desa di Gunungkidul dapat mengakses dana kesitimewaan (danais),” kata Sujoko saat dihubungi Selasa (21/5).

Dia memastikan, perubahan nama tidak mengganti fungsi maupun peran yang dimiliki desa. Sebab, secara keorganisasian kalurahan tetap dipimpin oleh lurah dari hasil pemilihan.

Menurutnya, aturan ini tidak hanya membahas perubahan nomenklatur desa. Melainkan juga mengubah nomenklatur struktur organisasi dan tata kerja di pemerintahan desa. Nama-nama jabatan seperti sekretaris desa, kepala seksi kesejahteraan, kepala urusan keuangan bakal ikut diubah.

“Sebutan carik, pangripta, danarta, dan jogoboyo dihidupkan lagi,” ujarnya.

Apa aturan tersebut tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Menurutnya, salah satu pasal dalam Undang-Undang Desa memperbolehkan nomenklatur desa diganti dengan sebutan lain.

”Di luar Jawa ada kampung dan nagari. Jadi, penyebutan kalurahan hanya sebatas nomenklatur dan tidak akan mengubah peran dan fungsinya seperti yang tertuang dalam UU Desa,” ucapnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Gunungkidul Ari Siswanto mengungkapkan hal senada. Menurutnya, perubahan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ.

”Ini tentu berkaitan dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (gun/zam/zl)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tak Aktif dan Tersangkut Masalah Hukum, PKB Bebastugaskan Anggota DPRD Gunungkidul ISR

Tak Aktif dan Tersangkut Masalah Hukum, PKB Bebastugaskan Anggota DPRD Gunungkidul ISR

Kursi anggota DPRD Gunungkidul yang kosong saat rapat paripurna. Ketidakaktifan ISR menjadi salah satu pertimbangan PKB mengusulkan pembebastugasannya.

Audiensi Belum Ada Solusi Kapan Akses Dibuka, Warga Watubolong Siapkan Demo Lanjutan

Audiensi Belum Ada Solusi Kapan Akses Dibuka, Warga Watubolong Siapkan Demo Lanjutan

Sejumlah warga yang mengatasnamakan masyarakat dan pedagang kawasan Pantai Watubolong, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, mendatangi Gedung DPRD Gunungkidul, Selasa (22/9). Mereka memprotes penutupan akses menuj

Akses Ditutup Proyek, Warga dan Pedagang Pantai Watubolong Geruduk DPRD Gunungkidul

Akses Ditutup Proyek, Warga dan Pedagang Pantai Watubolong Geruduk DPRD Gunungkidul

Sejumlah warga yang mengatasnamakan masyarakat dan pedagang kawasan Pantai Watubolong, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, mendatangi Gedung DPRD Gunungkidul, Selasa (22/9/2026). Mereka memprotes penutupan akses

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer