Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Kuorum, Sidang Paripurna Terpaksa Ditunda

M
Penulis: Magang❯
MELOMPONG : Mayoritas kursi di DPRD Gunungkidul kosong. Rapat paripurna akhirnya ditunda akibat sebagian besar anggota dewan sibuk berkampanye menyongsong Pemilu 2019.(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
MELOMPONG : Mayoritas kursi di DPRD Gunungkidul kosong. Rapat paripurna akhirnya ditunda akibat sebagian besar anggota dewan sibuk berkampanye menyongsong Pemilu 2019.(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
GUNUNGKIDUL – Rapat paripurna DPRD Gunungkidul dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) ditunda. Gara-garanya, jumlah anggota yang hadir tidak kuorum, sehingga rapat tidak bisa dilanjutkan.

Rencanannya, paripurna Senin (8/4) membahas pemandangan umum tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perubahan Badan Hukum BPR BDG dimulai pukul 09.00. Namun hingga pukul 10.30 wakil rakyat yang hadir baru 15 orang.
Padahal sesuai ketentuan dalam tata tertib DPRD, dalam rapat paripurna minimal dihadiri separuh lebih dari seluruh anggota. Itu artinya, untuk bisa menyelenggarakan rapat parpurna minimal dihadiri 23 anggota karena jumlah dewan di Gunungkidul 45 orang.

“Banyak anggota tidak hadir karena urusan kampanye. Masa kampanye ini juga akan dijadikan pertimbangan dalam membahas penjadwalan ulang tugas DPRD dalam rapat badan musyawarah,” ujar Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto.

Sekretaris DPRD Gunungkidul Agus Hartadi mengatakan, keputusan penundaan merupakan kesepakatan bersama oleh anggota yang hadir. Dari pihak kesekretariatan hanya sebatas memberikan fasilitas. Menurutnya, idealnya memang ada tiga kali masa skorsing sebelum sidang dinyatakan ditunda.

“Berhubung kondisi yang situasional dan telah disepakati bersama maka tidak masalah kalau setelah sidang pertama dibuka langsung ditetapkan adanya penundaan sidang,” kata Agus Hartadi.

Bupati Gunungkidul Badingah yang hadir dalam paripurna memilih irit bicara ketika dikonfirmasi. Dia berpendapat, penundaan paripurna merupakan ranah internal DPRD dan pihak pemkab tidak akan ikut campur. “Itu urusan internal DPRD dan biarkan diselesaikan sendiri,” kata bupati. (gun/din/mg3)

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tak Aktif dan Tersangkut Masalah Hukum, PKB Bebastugaskan Anggota DPRD Gunungkidul ISR

Tak Aktif dan Tersangkut Masalah Hukum, PKB Bebastugaskan Anggota DPRD Gunungkidul ISR

Kursi anggota DPRD Gunungkidul yang kosong saat rapat paripurna. Ketidakaktifan ISR menjadi salah satu pertimbangan PKB mengusulkan pembebastugasannya.

Audiensi Belum Ada Solusi Kapan Akses Dibuka, Warga Watubolong Siapkan Demo Lanjutan

Audiensi Belum Ada Solusi Kapan Akses Dibuka, Warga Watubolong Siapkan Demo Lanjutan

Sejumlah warga yang mengatasnamakan masyarakat dan pedagang kawasan Pantai Watubolong, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, mendatangi Gedung DPRD Gunungkidul, Selasa (22/9). Mereka memprotes penutupan akses menuj

Akses Ditutup Proyek, Warga dan Pedagang Pantai Watubolong Geruduk DPRD Gunungkidul

Akses Ditutup Proyek, Warga dan Pedagang Pantai Watubolong Geruduk DPRD Gunungkidul

Sejumlah warga yang mengatasnamakan masyarakat dan pedagang kawasan Pantai Watubolong, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, mendatangi Gedung DPRD Gunungkidul, Selasa (22/9/2026). Mereka memprotes penutupan akses

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer