Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Lapor, Bisa Dicoret dari Pencalegan

E
Penulis: Editor News❯
GUNUNGKIDUL – Kesadaran anggota DPRD Gunungkidul dalam penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) masih rendah. Tak terkecuali dewan yang kembali maju sebagai calon anggota legislatif 2019-2024 (petahana). Padahal, LHKPN bersifat wajib demi lancarnya proses pencalegan. Terlebih sudah ada rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Demi menjamin seluruh caleg bersih dari korupsi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani mengingatkan para caleg petahana bahwa LHKPN menjadi syarat wajib penetapan caleg terpilih. Bagi caleg terpilih yang tidak melampirkan LHKPN, maka namanya bisa dicoret.

“Sampai sekarang belum satu pun calon DPRD menyerahkan LHKPN. Tapi nanti ada waktunya agar para calon terpilih menyerahkan syarat LHKPN,” bebernya Selasa (19/2).

Sekretaris DPRD Gunungkidul Agus Hartadi mengatakan, rendahnya kepatuhan anggota dewan dalam pelaporan harta kekayaan menyusul adanya laporan KPK. Menurut Agus, KPK tidak menyebut jumlah pasti anggota dewan yang tak melampirkan LHKPN dalam pencalegan. “Hanya disebutkan bahwa pelaporan LHKPN anggota DPRD Gunungkidul rendah,” ujarnya.

Menindaklanjuti rekomendasi KPK, sekretariat dewan berencana menggelar sosialisasi LHKPN. Rendahnya kesadaran wakil rakyat melaporkan harta kekayaan menjadi landasan sosialisasi. Terlebih sejauh ini dia belum pernah mendapat laporan anggota dewan mengurus LHKPN. Agus menduga, hal itu akibat ketidaktahuan anggota dewan tentang proses pengisian formulir LHKPN. “Kamis (21/2) kami undang KPK untuk sosialisasi. Semoga ke depan anggota dewan bisa rutin melaporkan LHKPN,” harapnya.

Dalam sosialisasi akan dijabarkan tata cara pengisian formulir LHKPN, sekaligus pemahaman akan pentingnya laporan kekayaan bagi pejabat negara. Di mana anggota dewan menjadi bagian di dalamnya.

Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto tidak menampik ihwal rendahnya kesadaran anggota dewan dalam pelaporan LHKPN. Karena itu dia cukup antusias mendengar rencana sosialisasi. “Dengan sosialisasi itu tentu kesadaran anggota dewan mengurus (LHKPN, Red) makin meningkat,” ucapnya.

Demas sendiri mengaku sejak dilantik menjadi ketua dewan 2014 lalu baru dua kali melakukan pelaporan kekayaan kepada negara. Padahal, LHKPN seharusnya dilakukan setiap tahun sekali. (gun/yog/tif)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Editor News
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Punya Kekayaan Bersih Rp 972,11 Miliar, Bisnis Tambang Nikel Sherly Tjoanda Disorot

Punya Kekayaan Bersih Rp 972,11 Miliar, Bisnis Tambang Nikel Sherly Tjoanda Disorot

Nama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sempat menjadi sorotan publik karena kepemilikan saham mayoritasnya di PT Karya Wijaya, yang diduga menguasai konsesi nikel di Pulau Gebe hingga Halmahera Timur dan Tengah...

Pertama Menjabat, Mantan Bupati Kebumen Yang Ikut Terjaring KPK Punya Harta Kekayaan Rp 22,5 M

Pertama Menjabat, Mantan Bupati Kebumen Yang Ikut Terjaring KPK Punya Harta Kekayaan Rp 22,5 M

KEBUMEN - Eks Bupati Kebumen Arif Sugiyanto tergolong memiliki harta kekayaan cukup besar. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan KPK, harta kekayaan Arif saat masih menjabat tercatat lebih dari Rp 20 miliar.

Dituduh Kuasai Bisnis Tambang Secara Ilegal, Gubernur Maluku Utara Sherly TjoandaBuka Suara: "Semua Hasil Warisan dan Ada di LHKPN"

Dituduh Kuasai Bisnis Tambang Secara Ilegal, Gubernur Maluku Utara Sherly TjoandaBuka Suara: "Semua Hasil Warisan dan Ada di LHKPN"

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, akhirnya angkat bicara menanggapi berbagai narasi negatif dan tuduhan miring yang beredar luas di media sosial dan platform digital sejak pertengahan Juli 2025 lalu.  Dalam sebuah..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer