Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemdes Masih Setengah Hati Biayai Perpusdes

E
Penulis: Editor News❯
GUNUNGKIDUL - Pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) Gunungkidul Nomor 49/2015 dan Perbub Nomor 60/2018 tentang Perpustakaan Desa (perpusdes) masih setengah hati. Masih banyak pemerintah desa (pemdes) yang mengalokasikan anggaran perpusdes maksimal hanya Rp 5 juta setahun. Anggaran itu digunakan untuk pengadaan buku, perawatan, hingga insentif bagi pustakawan. Padahal, alokasi dana desa (DD) cukup besar. Salah satunya Pemdes Ngeposari.

Salah satu pemdes di Kecamatan Semanu ini hanya mengalokasikan anggaran Rp 4 juta. Alasannya, tantangan terberat saat ini adalah internet. Toh, aktivitas membaca di perpusdes sangat singkat. Saat hari libur atau selepas kerja.
”Besar kecilnya anggaran hanya situasional saja,” jelas Kepala Desa Ngeposari Ciptadi belum lama ini.

Saking kecilnya anggaran, insentif yang diberikan kepada pustakawan juga berbanding lurus. Pustakawan di perpusdes Ngeposari hanya diberikan insentif Rp 150 ribu per bulan.

”Kami ada dua pustakawan. Masing-masing Rp 150 ribu,” sebutnya.
Kendati begitu, Ciptadi berdalih telah berupaya memberikan pelayanan terbaik di perpusdes. Salah satunya ruangan khusus. Dia mengklaim ruangan di perpusdes sangat nyaman.

”Silakan datang ke desa, nanti sudah ada petugasnya,” ucapnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gunungkidul Ali Ridlo tidak menampik pemanfaatan dana desa masih sebatas membangun infrastruktur fisik. Padahal, pembangunan sumber daya manusia (SDM) di desa agar mampu bersaing dengan daerah lain sangat diperlukan.

Di sisi lain, penggunaan DD untuk perpusdes sudah tertuang dalam perbup. Di mana ada kewajiban bagi pemdes untuk mengalokasikan anggaran untuk perpusdes.

”Tapi Pemdes Kepek sudah mengalokasikan cukup besar. Rp 49 juta untuk perpusdes,” pujinya.

Apa semua desa sudah memiliki perpusdes? Ali Ridho menyebut masih minim. Dari 144 desa, baru 29 di antaranya yang memiliki perpusdes.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gunungkidul Sudjoko mengatakan, program perpusdes ditentukan melalui musyawarah desa.

”Kalau disetujui maka dapat dianggarkan melalui perpusdes,” katanya. (gun/zam/fn) 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemdes Bingung, Kuota BLT Hanya untuk Satu KK akibat Dana Desa Dipotong dari Rp 1,05 M Tinggal Rp 285 Juta

Pemdes Bingung, Kuota BLT Hanya untuk Satu KK akibat Dana Desa Dipotong dari Rp 1,05 M Tinggal Rp 285 Juta

Sekretaris Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (Polosoro) Purworejo Dwinanto. (M Hafied/Radar Jogja)Pemdes Bingung, Kuota BLT Tinggal Hanya untuk Satu KK akibat Dana Desa Dipotong dari Rp 1,05 M Tinggal Rp 285 Juta

Perpustakaan Desa di Kabupaten Bantul Aktif Hanya 20 Persen, karena Tersendat Anggaran dan SDM

Perpustakaan Desa di Kabupaten Bantul Aktif Hanya 20 Persen, karena Tersendat Anggaran dan SDM

Pengelolaan perpustakaan desa atau kalurahan di Kabupaten Bantul masih menghadapi sejumlah persoalan. Dari 75 perpustakaan desa yang ada, baru sekitar 15 perpustakaan yang benar-benar aktif dan berjalan dengan baik.

Tak Puas Atas Putusan Banding Korupsi Hibah Pariwisata, Sri Purnomo dan Kejari Sleman Telah Ajukan Kasasi

Tak Puas Atas Putusan Banding Korupsi Hibah Pariwisata, Sri Purnomo dan Kejari Sleman Telah Ajukan Kasasi

Terdakwa perkara korupsi dana hibah pariwisata, Sri Purnomo (SP), tetap akan menjalani hukuman enam tahun penjara berdasar putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer