Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PPID Desa Jamin Keterbukaan Informasi Publik

A
Penulis: Administrator❯
TRANSPARAN: Pemerintah desa se-Gunungkidul mengikuti acara acara sosialisasi pencanangan PPID di Gununungkidul kemarin (18/12). (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
TRANSPARAN: Pemerintah desa se-Gunungkidul mengikuti acara acara sosialisasi pencanangan PPID di Gununungkidul kemarin (18/12). (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
GUNUNGKIDUL - Keterbukaan informasi di Gunungkidul memasuki babak baru. Seluruh pemerintah desa di Bumi Handayani bakal memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) DIJ Martan Kiswoto menaruh harapan besar terhadap peran PPID di desa. Setidaknya masyarakat tak perlu lagi kesulitan mengakses berbagai informasi publik.

”Di sisi lain, kinerja dan program pemdes lebih tertata, terkonsep, serta menerapkan asas-asas transparansi maupun akuntabilitas data,” kata Martan Kiswoto dalam acara sosialisasi pencanangan PPID di Gununungkidul kemarin (18/12).

Diakui, penerapan PPID di lapangan kerap memiliki tantangan tersendiri. Biasanya, masalah sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan faktor kesadaran. Menurutnya, kendala ini harus disikapi dan terus didorong, agar transparasi di tingkat pemerintahan desa berjalan sesuai rencana.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gunungkidul Prahasnu Aliaska mengatakan, pembentukan PPID di tingkat desa melengkapi capaian keterbukaan informasi di Gunungkidul. Hingga sekarang PPID PPID baru berjalan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan.

”Untuk tingkat desa baru ada dua yang mengawali. Yakni, Desa Semanu dan Desa Pilangrejo,” katanya.

Sekretaris Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar Ridwan Zamroni mengatakan, wilayahnya menerapkan sistem PPID sejak 2017. Keberadaannya terbukti menjadi pengungkit dalam laju roda pemerintahan. Lantaran keterbukaan informasi menuntut pamong untuk bekerja sesuai aturan, lebih transparan, dan menyajikan data-data akurat.

“Peran PPID mencakup seluruh informasi. Mulai potensi desa hingga anggaran,” ujarnya. (gun/zam)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

 DPUPKP Bantul Alokasikan Anggaran Rp 2 Miliar untuk Tangani 80 Unit RTLH

DPUPKP Bantul Alokasikan Anggaran Rp 2 Miliar untuk Tangani 80 Unit RTLH

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul terus berkomitmen meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Itu ditandai dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp 2 miliar pada 2026 untuk program penanganan ruma

Djohermansyah Djohan: Politik Mahal dan Lemahnya Pengawasan Jadi Persoalan Serius Tata Kelola Daerah

Djohermansyah Djohan: Politik Mahal dan Lemahnya Pengawasan Jadi Persoalan Serius Tata Kelola Daerah

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada pertengahan Oktober 2026 kembali menyoroti persoalan korupsi kepala daerah. Pergantian pemimpin di Klaten

Gugatan Syarat Pencalonan Gibran Mencuat, PB HMI MPO, Jangan Terjebak Dinamika Politik 5 Tahunan

Gugatan Syarat Pencalonan Gibran Mencuat, PB HMI MPO, Jangan Terjebak Dinamika Politik 5 Tahunan

PB HMI MPO juga mendorong masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, media, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer