Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APBD Perubahan 2018 Ditolak

E
Penulis: Editor News❯
TAK MASALAH - Dari kiri Kepala Kejari Gunungkidul, Bupati Badingah dan Ketua DPRD Demas Kursiswanto dalam jumpa pers terkait APBD P di Wonosari, Kamis (25/10). (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
TAK MASALAH - Dari kiri Kepala Kejari Gunungkidul, Bupati Badingah dan Ketua DPRD Demas Kursiswanto dalam jumpa pers terkait APBD P di Wonosari, Kamis (25/10). (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul memastikan tahun ini tidak ada Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2018. Pos anggaran yang sebelumnya disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif ditolak gubernur. Di antara yang harus menerima kenyataan dan gigit jari adalah wakil rakyat.

Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto mengatakan, meski APBD P ditolak, tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab, masih bisa dilaksanakan dengan menggunakan peraturan bupati (perbup). Hasil evaluasi dari gubernur nanti dijadikan dasar untuk menyusun perbup termasuk di dalamnya pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perubahan. "Ya, usulan APBD P di-delet. salah satunya usulan anggaran untuk peningkatan kapasitas dewan nilainya sekitar Rp 5 miliar," kata Demas, Kamis (25/10).

Lalu, ada juga anggaran kunjungan kerja (kunker). Pihaknya tidak bisa merinci karena penghapusan usulan APBD P dilakukan secara menyeluruh. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur No.302/KEP/2018 tentang Evaluasi Raperda Perubahan APBD 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Putro Sapto Wahyono mengatakan, ketiadaan Perda APBD Perubahan 2018 tidak lepas dari keterlambatan dalam pembahasan. Seharusnya, rancangan ini disepakati paling lambat akhir September. Namun, pada realisasinya kesepakatan antara bupati dan DPRD Gunungkidul baru disepakati 1 Oktober lalu. “Karena terlambat maka berdampak pada evaluasi. Sehingga tidak ada Perda tentang APBD Perubahan 2018,” kata Putro Sapto Wahono.

Menurut Putro dengan tidak adanya Perda APBD Perubahan 2018, Perda tentang APBD 2018 akan tetap berlaku hingga akhir tahun nanti. Meski tidak ada perubahan, dalam evaluasi gubernur memberikan kelonggaran untuk tetap melakukan pembiayaan terhadap program kegiatan yang bersifat wajib mengikat, pelayanan publik dan untuk pendanaaan sudah ditentukan oleh pemerintah. “Jadi tidak ada masalah karena untuk program kegiatan perubahan akan diatura dalam Peraturan Bupati,” ucap mantan kepala bidang anggaran ini.

Bupati Gunungkidul Badingah mengungkapkan, hasil evaluasi dari gubernur sudah diterima. Dalam waktu dekat pihaknya akan menyelesaikan proses penyusunan perbup untuk jadi dasar dalam pelaksanaan anggaran perubahan. “Kami akan persiapkan dan kondisi ini tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan,” kata bupati dalam jumpa pers kemarin. (gun/din/er/mo1)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sensus Ekonomi di Kota Jogja Capai 72 Persen, BPS Klaim Belum Ada Penolakan dari Masyarakat

Sensus Ekonomi di Kota Jogja Capai 72 Persen, BPS Klaim Belum Ada Penolakan dari Masyarakat

Program Sensus Ekonomi 2026 di Kota Jogja berjalan tanpa kendala berarti. Hingga 3 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jogja mencatat progres pendataan telah mencapai 72 persen dari seluruh sasaran.

Regenerasi Berujung Penolakan, Puluhan Pengurus PAC PKB Sleman Kembalikan Seragam Partai

Regenerasi Berujung Penolakan, Puluhan Pengurus PAC PKB Sleman Kembalikan Seragam Partai

Gejolak internal di tubuh DPC PKB Sleman memasuki fase krusial. Alih-alih mereda, gelombang penolakan dari kader akar rumput justru kian memanas.

Tak Ganggu APBD, Dana Cadangan Pilkada Kebumen Rp 33 Miliar Dicicil Dua Tahun

Tak Ganggu APBD, Dana Cadangan Pilkada Kebumen Rp 33 Miliar Dicicil Dua Tahun

Tak Ganggu APBD, Dana Cadangan Pilkada Kebumen Rp 33 Miliar Dicicil Dua Tahun

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer