Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polisi ”Turun Gunung” Jadi Guru Bantu

E
Penulis: Editor News❯
PRIHATIN: Sejumlah siswa SD di wilayah Ponjong membentangkan tulisan sebagai bentuk dukungan kepada honorer. (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
PRIHATIN: Sejumlah siswa SD di wilayah Ponjong membentangkan tulisan sebagai bentuk dukungan kepada honorer. (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
GUNUNGKIDUL - Aksi mogok mengajar dan bekerja guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) benar-benar membuat aktivitas di lingkungan pendidikan terganggu.

Aksi mogok masal yang telah berjalan selama tiga hari terakhir ini mendorong sejumlah pihak turun tangan. Salah satunya kepolisian. Polsek Saptosari mengirimkan beberapa personel ke SD Negeri (SDN) 1 Monggol untuk menjadi guru bantu. Sebab, separo guru di sekolah ini izin mengikuti aksi mogok masal.

”Total ada delapan guru, tapi empat di antaranya izin. Sehingga kami diterjunkan agar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak berhenti,” jelas Aiptu Hariyanto, anggota Polsek Saptosari yang diterjunkan sebagai guru bantu, Rabu (17/10).

Agar aktivitas KBM tak terganggu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul Bahron Rasyid berharap GTT/PTT kembali beraktivitas. Agar sekolah maupun siswa tak dirugikan. Toh, pemkab tidak akan tinggal diam dengan apa yang diperjuangkan GTT/PTT.

Pemkab melalui disdikpora berencana melayangkan surat kepada pemerintah pusat. Isinya agar pemerintah pusat mengakomodasi aspirasi GTT/PTT. Di antaranya mengenai revisi Permen PAN-RB No. 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

”Kami telah berkoordinasi dengan FHSN (forum honorer sekolah negeri),” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, sekitar 2.000 GTT/PTT K-2 bakal menggelar aksi mogok masal. Terhitung mulai 15 Oktober hingga 31 Oktober. Itu sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Ada beberapa tuntutan K-2 yang ditujukan kepada pemerintah pusat melalui aksi ini. Yakni, pencabutan Permen PAN-RB No. 36/2018 dan penghentian rekrutmen CPNS (calon pegawai negeri sipil) melalui jalur umum. Juga penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

Ketika disinggung mengenai rekrutmen guru bantu selama aksi mogok masal, Bahron menolaknya. Sebab, hal itu dapat memicu persoalan baru.

”Bagaimana nanti dengan kontrak kerjanya,” tanyanya.

Ketua FHSN Aris Wijayanto membenarkan bahwa disdikpora berencana mengirimkan surat kepada pemerintah pusat. Menurutnya, FHSN sudah berkoordinasi dengan representasi pemkab itu. Dalam koordinasi itu, disdikpora juga bersedia mengakomodasi berbagai aspirasi FHSN seputar rekrutmen CPNS. Dari itu, Aris memastikan seluruh GTT/PTT hari ini bakal kembali bekerja.

”Besok (hari ini) kami siap masuk kembali seperti biasa,” katanya. (gun/zam/mo2)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

40 Tahun Mengabdi Digaji Rp 414 Ribu, Potret Suram Guru Honorer di Tengah Anggaran Pendidikan Rp 769 Triliun

40 Tahun Mengabdi Digaji Rp 414 Ribu, Potret Suram Guru Honorer di Tengah Anggaran Pendidikan Rp 769 Triliun

Dunia maya baru-baru ini dihebohkan oleh sebuah video mengharukan dari seorang guru honorer bernama Bu Ijah. Setelah 40 tahun mendedikasikan hidupnya untuk mendidik generasi bangsa, Bu Ijah akhirnya memutuskan untuk...

Dari Belum Unggul, Jadikan Sekolah Unggulan, Tes Kemampuan Akademik SD Raih Peringkat Satu Tertinggi se-Indonesia

Dari Belum Unggul, Jadikan Sekolah Unggulan, Tes Kemampuan Akademik SD Raih Peringkat Satu Tertinggi se-Indonesia

Kota Yogyakarta baru saja meraih prestasi peringkat satu tertinggi se-Indonesia tes kemampuan akademik (TKA) jenjang sekolah dasar (SD). Prestasi ini semakin lengkap dengan raihan standar pelayanan minimal (SPM) pendidik

Kualitas Sekolah Dasar Negeri Tidak Boleh Kalah dari Swasta, Komisi D DPRD Sleman Dorong Peningkatan Sarpras dan Genjot Prestasi

Kualitas Sekolah Dasar Negeri Tidak Boleh Kalah dari Swasta, Komisi D DPRD Sleman Dorong Peningkatan Sarpras dan Genjot Prestasi

Bukan rahasia lagi jika saat ini banyak orang tua siswa lebih memilih sekolah dasar (SD) swasta yang berkualitas daripada SD negeri dekat rumah. Itu demi membangun fondasi intelektual anak untuk tingkat pendidikan ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer